KPK Tahan 5 Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Uang Ketok Palu Zumi Zola

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan, perkara kelima tersangka tersebut merupakan pengembangan dari suap uang ketok palu yang menjerat eks Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan 24 orang tersangka dan membawanya ke persidangan. Beberapa waktu kemudian, KPK menetapkan 28 orang lain sebagai tersangka.

“Kemudian, memulai penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi,” ujar Johanis Tanak dalam konferensi pers di gedung KPK, Senin (8/5/2023).

Adapun kelima mantan anggota DPRD yang ditahan tersebut adalah Nasri Umar, Abdul Salam Haji Daud, Djamaluddin, Muhammad Isroni, dan Hasan Ibrahim.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya menahan kelima tersangka itu selama 20 hari kedepan.

“Terhitung 8 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei 2023,” ujar Asep.

Asep mengungkapkan, Nasri Umar dan Isroni akan mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK pada gedung ACC. Sedangkan bdul Salam di Rutan gedung Merah Putih. Sementara Djamaluddin dan Hasan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Menurut Asep, saat ini masih terdapat 13 orang tersangka yang belum ditahan KPK. Pihaknya meminta mereka bersikap kooperatif.

“Hadir dipenjadwalan pemanggilan berikutnya oleh tim penyidik,” kata Asep.

Sebelumnya, KPK telah merilis 28 eks anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Jambi.

Johanis Tanak mengatakan, para mantan anggota DPRD Jambi itu diduga menerima suap untuk mengesahkan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Agar RAPBD bisa disahkan, salah satu anggota DPRD Jambi saat itu yang bernama Syopian dan koleganya meminta sejumlah uang ke Zumi Zola.

“Meminta sejumlah uang dengan istilah ‘ketok palu’,” ujar Johanis.

Zumi Zola kemudian meminta orang kepercayaannya yang berprofesi sebagai pengusaha bernama Paut Syakarin untuk menyiapkan uang sekitar Rp 2,3 miliar.

Sementara itu, pembagian uang suap menyesuaikan posisi para tersangka di kursi DPRD dengan besaran mulai Rp 100 hingga Rp 400 juta.