Pemerintah Akan Nyatakan Para Eksil sebagai WNI yang Tidak Khianati Negara

Mahfud menyatakan, langkah pemerintah itu merupakan salah satu bentuk upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu secara nonyudisial.

"Meskipun mereka memang tidak mau pulang, tidak mau pulang, tetapi mereka ini akan kita nyatakan sebagai warga negara yang tidak pernah mengkhianati negara," kata Mahfud seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Mahfud menuturkan, pemerintah mencatat ada 39 orang eksil yang ada di sejumlah negara dan kini berstatus sebagai warga negara asing.

Para eksil itu kini punya hak yang sama di depan hukum karena vonis terhadap "pengkhianat negara" sudah diselesaikan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa.

Pemerintah, kata dia, juga sudah tidak melakukan screening terhadap orang-orang yang dituduh terkait Partai Komunis Indonesia sejak era Reformasi.

Ia juga menegaskan, para eksil terjebak di luar negeri karena dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 yang disebut-sebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Padahal, mereka merupakan para pelajar yang saat itu dikirim oleh pemerintahan Presiden Soekarno untuk menimba ilmu di luar negeri, tetapi tidak diizinkan kembali untuk ke Tanah Air setelah meletusnya Gerakan 30 September.

"Nah, mereka ini masih ada beberapa di luar negeri, nanti akan kita undang, mereka ini bukan anggota PKI, mereka ini korban karena disekolahkan lalu tidak boleh pulang," imbuh dia.

Mahfud menambahkan, setelah Orde Baru tumbang, pemerintah sudah berkali-kali mengajak para eksil untuk kembali ke Indonesia, mulai dari pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Suslo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.

"Mereka ini hanya ingin dinyatakan mereka bukan pengkhianat, mereka belajar, disekolahkan secara sah oleh negara," kata Mahfud.