PKS Klaim Anies Baswedan Sosok Capres yang Diinginkan Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeklaim bakal calon presiden yang diusungnya, Anies Rasyid Baswedan, merupakan sosok capres yang diinginkan pekerja atau buruh.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra, mengatakan, hal ini tecermin dari banyaknya buruh maupun aktivis yang turut bergabung dalam acara peringatan Hari Buruh di DPP PKS pada Sabtu (6/5/2023).

Di momen tersebut, para buruh akan menyatakan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan.

"Dan ini menegaskan bahwasanya Anies Rasyid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia, karena rekam jejak yang begitu nyata," kata Indra dalam konferensi pers di DPP PKS, Senin (1/5/2023).

Indra menyampaikan, Anies bakal memperjuangkan aspirasi dan hak-hak pekerja ketika terpilih menjadi presiden.

Pada tanggal 6 Mei, PKS dan Anies akan mendengar aspirasi para pekerja atau buruh yang hadir.

Diketahui, buruh tersebut hadir dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.

Indra menyebut, selain buruh, pengemudi ojek online dan pekerja migran pun akan hadir dalam Peringatan Hari Buruh DPP PKS pada Sabtu pekan ini.

"Capres Anies Rasyid Baswedan yang akan hadir dan mendengar aspirasi pekerja. Dan Insya Allah akan memperjuangkan aspirasi pekerja ketika dia terpilih nanti pada Pemilu 2024 nanti," jelas dia.

Di sisi lain, Indra menyayangkan masih ada aktivis atau serikat buruh yang mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai presiden pada 2024 mendatang.

Padahal kata Indra, Ganjar merupakan kader partai pengusung omnibus law Cipta Kerja, yaitu PDI-P.

Gubernur Jawa Tengah itu memiliki rekam jejak menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling rendah se-Indonesia di wilayah yang dipimpinnya.

Indra menyampaikan, UMP yang ditetapkan itu lebih rendah dibandingkan Papua, Aceh, Banten, dan Kalimantan. Oleh karena itu, ia beranggapan, aktivis buruh yang mendukung Ganjar justru menjadi paradoks.

"Buat kami menghadirkan calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung utama omnibus law Cipta Kerja ini justru paradoks dari pernyataan para aktivis yang bersama Ganjar hari-hari ke depan," kata dia.

PKS, lanjut Indra, telah konsisten menolak omnibus law UU Cipta Kerja sejak awal penyusunan, pembahasan, hingga pengambilan keputusan melalui fraksi PKS di DPR RI.

Dalam memperingati hari buruh pula, DPP PKS meminta Presiden Joko Widodo mencabut beberapa aturan yang dinilai menyengsarakan buruh, termasuk UU Cipta Kerja.

PKS beranggapan, aturan perundang-undangan itu tidak menampakkan keberpihakan kepada pekerja atau buruh.

Indra menyebut, UU Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksananya yang digadang-gadang Jokowi mampu menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan pekerja, justru membuat oligarki berpesta. Hal ini membuat pekerja merana.

"Undang-undang Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing, politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, dan outsourcing (alih daya) yang sangat diperluas," tutur Indra.

"Kemudian, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana," imbuh dia.