Salin Artikel

Anggota Komisi I DPR Minta Aturan Hukum Penugasan TNI Harus Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono meminta penugasan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke wilayah konflik seperti Papua harus disertai aturan hukum yang jelas.

Hal ini disampaikannya karena melihat semakin bertambahnya prajurit TNI yang gugur oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat operasi penyelamatan pilot Susi Air di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"Penugasan TNI ke wilayah perang bukan hanya diberikan pelatihan dan peralatan yang lengkap. Akan tetapi juga harus disertai dengan strategi dan aturan hukum yang jelas," kata Dave kepada Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

Dia menambahkan, hingga kini pemerintah belum memberikan aturan yang jelas terhadap penugasan prajurit TNI ke wilayah konflik.

Ketidakjelasan itu salah satunya soal status KKB yang mestinya sudah diubah oleh Negara lantaran berbagai tindakan mereka bukan lagi dikategorikan kriminal.

"Status OPM ini pun juga harus diubah. Bukan kriminal, akan tetapi pemberontakan," ujarnya.

Jika status tersebut diganti, maka dia meyakini akan ada pergerakan sistematis oleh prajurit TNI untuk menumpas kelompok tersebut.

"Sehingga, TNI Angkatan Darat dapat menumpas dengan kekuatan full di depan," katanya.

Ketua DPP Partai Golkar ini mengingatkan, aturan hukum yang ada kini terhadap prajurit TNI belum jelas untuk sepenuhnya terjun menumpas KKB.

"Belum jelas (aturan hukum). Karena (KKB) masih dianggap kriminal. Sehingga, TNI sifatnya diperbantukan," ujar Dave.

Adapun jumlah prajurit TNI yang gugur dalam peristiwa penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) jadi  empat orang. 

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel (Kav) Herman Taryaman mengungkapkan, empat jenazah itu ditemukan Rabu (19/4/2023).

Saat ini, keempat prajurit yang gugur telah dievakuasi ke RSUD Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

"Tim gabungan TNI-Polri berhasil menemukan empat prajurit TNI, termasuk di dalamnya Pratu Miftahul Arifin,” kata Herman saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu petang. 

Adapun keempat prajurit TNI yang gugur adalah Prajurit Satu (Pratu) Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, dan Prajurit Dua (Prada) Sukra.

Keempat prajurit ini berasal dari Satuan Tugas (Satgas) Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Sementara itu, seorang prajurit TNI masih dalam pencarian akibat penyerangan tersebut.

"Satu masih dicari," ujar Kapuspen TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Kamis (20/4/2023).

Pencarian satu prajurit yang masih hilang tersebut dilakukan di sekitar arus sungai area Distrik Mugi.

Sebelumnya diberitakan, penyerangan KKB itu terjadi saat Satgas Yonif Raider 321/Galuh Taruna sedang mendekati posisi penyandera pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), di Distrik Mugi, pada Sabtu (15/4/2023).

Dilaporkan ada 36 prajurit Satgas Yonif Raider 321 saat penyisiran tersebut. Selain 4 korban tewas dan 1 masih hilang, ada lima prajurit luka-luka dalam peristiwa itu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/20/16182221/anggota-komisi-i-dpr-minta-aturan-hukum-penugasan-tni-harus-jelas

Terkini Lainnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke