Konflik di Papua Memanas, Pemerintah Didesak Buka Ruang Dialog dengan TPNPB-OPM

Desakan tersebut muncul setelah memanasnya situasi Papua setelah prajurit TNI Pratu Miftakhul Arifin tewas tertembak OPM dalam misi penyelamatan Pilot Susi Air.

"Koalisi Masyarakat mendesak pemerintah dan TPNPB-OPM membuka ruang dialog yang setara dan mermartabat," ujar Anggota Koalisi yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4/2023).

Julius mengatakan, upaya dialog tersebut bukan saran baru yang ditunjukan kepada Pemerintah RI.

Dalam Universal Periodic Review (UPR) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia mendapat rekomendasi dialog damai untuk Papua.

Rekomendasi itu datang dari Kepulauan Marshall dan Slovenia dalam acara UPR yang diselenggarakan pada November 2022.

"Munculnya rekomendasi-rekomendasi itu kemudian semakin menegaskan bahwa penggunaan pendekatan yang eksesif dan koersif hanya akan memperpanjang daftar pelanggaran HAM," kata Julius.

Namun, Indonesia menolak dua rekomendasi tersebut dalam sesi adopsi pada Maret 2023 kemudian muncul wacana terkait pilihan operasi tempur.

Menurut Julius, Pemerintah justru tidak memberikan sinyal baik untuk memperbaiki situasi di Papua.

"Dan Bahkan sebaliknya menggunakan pendekatan yang lebih militeristik," ujarnya.

Hal itu menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur pada Sabtu (15/4/2023).

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach. Dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Yudo Margono di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).