Salin Artikel

Wanti-wanti Jangan Sampai Pilpres Hanya 1 Paslon, Yusril: Masalah bagi Konstitusi

Menurut dia, jika demikian, maka itu adalah sebuah ancaman bagi konstitusi di Tanah Air.

Hal ini ia sampaikan di Kantor DPP PAN, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2022) menanggapi adanya peluang terbentuknya koalisi besar.

"Saat bertemu Pak Prabowo kita sudah pada tahap untuk menegaskan terbentuknya koalisi, dan yang terakhir adalah Koalisi Besar saat Pak Presiden datang ke Kantor PAN. Dan Kami sampaikan hal itu sangat ideal," kata Yusril, Kamis.

"Seluruh partai bersama-sama, membangun politik kita ke depan. Tapi jangan sampai hanya muncul satu pasangan calon. Karena itu masalah bagi konstitusi kita," imbuh dia.

Yusril menyebut, perlu ada dua hingga tiga paslon alih-alih satu paslon. Hal ini, kata dia, sesuai dengan amandemen UUD 1945.

"Kalau bisa ada dua atau tiga pasangan calon, karena UUD 1945 hasil amandemen mengisyaratkan pasangan calon harus dua. Kalau satu apakah bisa dilaksanakan? Kalau saya baca undang-undangnya. Satu itu asalnya dua," ujar Yusril.

Kendati begitu, kata Yusril, memang bukan tidak mungkin hanya ada satu paslon dalam Pilpres berdasarkan sebuah kemungkinan.

Misalnya, lanjut dia, jika salah satu paslon meninggal dan sebagainya.

"Mungkin meninggal atau segala macam begitu, sehingga yang satu (paslon) tetap diteruskan. Tapi kalau dari awal cuma sepasang, apa pemilunya bisa dilaksanakan atau tidak? Jadi itu yang kami diskusikan dengan PAN," jelas dia.

Sebagai informasi, Yusril mendatangi kantor PAN untuk bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan membahas soal peta dukungan. Namun usai pertemuan, ia menjelaskan dukung-mendukung itu tidak membahas capres maupun cawapres.

Alih-alih membahas capres dan cawapres, keduanya membahas dukung-mendukung di persoalan lain.

"Karena itu, (kami) ingin bekerja sama dengan PAN, supaya kita ada kebersamaan dalam pemilu nanti. Juga dibicarakan mungkin enggak kita kerja sama saksi-saksi, karena saksi-saksi itu banyak sekali diperlukan, dan biayanya juga lumayan mahal," tutur Yusril.

"PBB kemudian juga mencatat perhitungan suara untuk PAN. PAN mencatat juga buat PBB, ketika tak kuat di daerah itu. Jadi kerja sama itu nyata, jangan sampai malah ada perbedaan di antara kita," imbuh Yusril.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/14/11343541/wanti-wanti-jangan-sampai-pilpres-hanya-1-paslon-yusril-masalah-bagi

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke