Salin Artikel

Jokowi Bantah Minyakita Langka: Memang Dibatasi untuk Masyarakat Bawah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, pembelian minyak goreng "MinyaKita" memang dibatasi agar hanya dapat dibeli oleh masyarakat ekonomi bawah yang membutuhkan.

Hal ini ia sampaikan merespons kabar yang menyebutkan stok MinyaKita langka sehingga penjualannya di sejumlah pasar mesti dibatasi.

"Ini kan memang dibatasi agar tidak semua masyarakat beli dalam jumlah banyak karena itu adalah minyak yang memang kita patok untuk yang masyarakat bawah yang membutuhkan," kata Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Mantan Wali Kota Solo itu juga membantah anggapan bahwa stok MinyaKita langka sehingga penjualannya dibatasi.

Ia menegaskan, penjualan MinyaKita dibatasi agar tidak dibeli dalam jumlah besar oleh kelompok masyarakat yang mampu membeli minyak goreng dengan harga di atas MinyaKita.

Jokowi pun menjelaskan bahwa harga MinyaKita yang dipatok sebesar Rp 14.000 per liter bertujuan agar minyak tersebut dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat bawah.

"Tidak boleh dijual dalam jumlah yang besar karena memang kita harapkan itu yang membeli hanya masyarakat bawah. Stoknya sangat banyak, saya cek kemarin di semua pasar banyak," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerangkan, kelangkaan Minyakita di pasaran bukan karena stok yang menipis.

Menurutnya, kelangkaan muncul karena masyarakat mulai beralih dari minyak goreng premium menjadi MinyaKita.

Ia menilai, beralihnya masyarakat tersebut lantaran kualitas Minyakita tak berbeda jauh dengan kualitas premium.

"Semua orang beli itu ya jadi habis. Nanti kalau semua yang beli premium jadi beli ini, ya enggak akan cukup juga. Karena udah bagus semua mau beli MinyaKita, dijualnya di retail modern, online padahal kan ini untuk pasar-pasar," ujar Zulkifli.

Penyebab mahalnya Minyakita juga diungkapkan oleh Plt Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga.

Dia mengatakan, salah satu alasan penyebab langkanya MinyaKita karena produsen sawit sengaja tidak memproduksinya.

Ia menilai, produksi tidak dilakukan karena keuntungan MinyaKita dinilai terlalu minim. Apalagi, saat ini ekspor sawit tengah lesu-lesunya, sehingga produsen tak bisa menutup kerugian.

"Saya menduga mereka tidak memproduksi Minyakita ini karena tidak ada cuannya. Ekspor juga apa? Enggak ada untuk menutup kerugian mereka, tidak ada dari ekspor. Ya, karena di ekspor pun sudah dipotong 142 dollar AS," ujar Sahat.

Lebih lanjut Sahat mengatakan, produsen Minyakita tak mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah. Akibatnya, mau tak mau harus menutup kerugian dengan penghasilan ekspor.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/13/16095201/jokowi-bantah-minyakita-langka-memang-dibatasi-untuk-masyarakat-bawah

Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke