Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun Belum Diusut, Pakar: KPK Kurang "Pede"

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kurang percaya diri dalam menyidik dugaan korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, karena memilih mencari bukti dugaan gratifikasi ketimbang mengusut dugaan pencucian uang.

"KPK sudah mengambil langkah yang agak lambat, yaitu tidak pede (percaya diri) bahwa menggunakan TPPU (tindak pidana pencucian uang) dulu, tapi mencari gratifikasinya dulu, ya memang kena, tapi ada satu hal yang bakal hilang,” kata pakar TPPU Yenti Garnasih seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (4/4/2023).

Yenti menilai seharusnya penyidik KPK tidak perlu ragu mengusut terlebih dulu dugaan pencucian uang yang disangkakan kepada Rafael dan kemudian menguak dugaan gratifikasinya.

Dia berharap penyidik KPK segera menelusuri aliran dana sebesar 90.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 1,3 miliar yang diduga hasil gratifikasi dari Rafael.

“Jadi sekarang harus lebih cepat lagi, yaitu segera TPPU-nya, Rp1,3 M tadi, yang menurut KPK sudah ada, itu di-follow, diikuti, ke mana uangnya. Itu kan ada pergerakan dari rekening korannya, itu harus di-TPPU, siapa pun yang menerima itu adalah pelaku pasifnya,” ujar Yenti.

Yenti menyampaikan jika dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael dari dugaan gratifikasi terbukti, maka hukuman yang diterima bisa sangat berat.

“TPPU lebih tinggi hukumannya itu 20 tahun, selain juga semua uang-uangnya kita sita dan dirampas kalau nanti terbukti," ucap Yenti.

Sebelumnya diberitakan, Rafael disangkakan menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui perusahaan jasa konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana (AME).

Melalui cara itulah Rafael diduga mendapatkan gratifikasi.

Dugaan kekayaan tidak wajar Rafael terungkap setelah salah satu anaknya, Mario Dandy Satrio, menjadi tersangka kasus penganiayaan D.

Kasus harta tak wajar Rafael itu juga merembet kepada terungkapnya dugaan penyimpangan lain di Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan salah satu alasan mengapa mereka memutuskan menahan Rafael adalah khawatir tersangka melarikan diri karena kapasitas dan kemampuannya.

Dalam kasus itu, KPK menyita safe deposit box Rafael yang berisi uang senilai Rp 32,2 miliar dalam bentuk mata uang Euro, dollar AS, dan dollar Singapura.

KPK juga menyita puluhan tas bermerk, 29 perhiasan, 1 sepeda, 2 dompet, serta 1 ikat pinggang dan sebuah jam tangan dari hasil penggeledahan di rumah Rafael di Perumahan Simprug Golf, Jakarta Selatan.

Saat ini Rafael ditahan di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Dalam perkara ini, Rafael disangka melanggar Pasal l 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.