Mendagri Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Perppu Pemilu, 43 Anggota DPR Hadir Fisik

Dalam rapat paripurna ini, DPR akan mengambil keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau (Perppu Pemilu) hingga calon hakim agung dan hakim ad hoc.

Ketua DPR Puan Maharani tampak memimpin rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Puan didampingi oleh para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel.

Selain itu, terlihat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

"Hadir fisik 43 orang, virtual 155 orang, izin 156, sehingga berjumlah 354 orang. Dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," ujar Puan.

Setelah itu, Puan menyatakan, rapat paripurna dibuka untuk umum.

Berikut daftar agenda rapat paripurna hari ini:

1. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

2. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas:

a. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara

b. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan

c. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat

d. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah

e. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur

f. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku

g. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah

h. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

3. Pembicaraan tingkat II/pengambilan

Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen

4. Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

5. Laporan BURT DPR RI terhadap pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2024, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

6. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

7. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus RUU tentang Desain Industri

8. Persetujuan Perpanjangan waktu pembahasan terhadap:

a. RUU tentang Hukum Acara Perdata

b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.