RUU Pembatasan Uang Kartal Ditertawakan DPR, ICW: Gambaran Suram Masa Depan

Dalam rapat itu Mahfud meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk mempersempit celah korupsi.

Namun, kata Kurnia, bukannya mendukung Bambang justru menyebut pengesahan RUU tersebut akan menyulitkan anggota DPR.

“Bukannya didukung, ia malah mengatakan pengundangan regulasi itu akan membuat anggota DPR menangis,” kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (31/3/2023).

Bambang beralasan, jika RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal disahkan, maka anggota dewan tidak bisa membagi-bagikan uang yang bisa membuat mereka terpilih kembali.

Padahal, praktek tersebut sudah jelas dilarang oleh undang-undang.

“Bagi kami, alasan semacam itu sangat konyol dan layak dikritik secara keras. Mencoreng asas Pemilu,” ujar Kurnia.

Kurnia mengungkapkan, pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal akan sangat berdampak menurunkan angka politik uang yang telah dianggap wajar oleh politisi.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bambang secara gamblang menolak pengesahan RUU tersebut.

Ia khawatir, jika RUU itu disahkan maka DPR akan kesulitan terpilih lagi. Alasan ini juga secara terang-terangan di hadapan Presiden Joko Widodo.

"Presiden pernah nanya sama saya RUU Pembatasan Uang Kartal. Pak Presiden, kalau RUU Pembatasan Uang Kartal (disahkan), pasti DPR nangis semua," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (29/3/2023).

"Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-wallet-nya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak, nanti mereka nggak jadi (anggota DPR) lagi," lanjutnya.

Mendengar pernyataan Bambang, para anggota Komisi III lainnya yang juga hadir dalam rapat sontak tertawa. Sebaliknya, Mahfud tersenyum kecut sambil menggeleng-gelengkan kepala.