Salin Artikel

Status Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Dicabut dari Indonesia, PKS: Pahit, padahal Bisa Saja FIFA Coret Israel

Adapun PKS menjadi salah satu partai politik yang menolak kedatangan Timnas Israel.

Selain PKS, ada PAN, PDI-P, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Bali I Wayan Koster yang juga menolak kedatangan Timnas Israel.

"Keputusan FIFA ini tentu keputusan yang terasa pahit buat Indonesia," ujar Sukamta saat dimintai konfirmasi, Jumat (31/3/2023).

Menurut Sukamta, keputusan tersebut menunjukkan bahwa FIFA masih menggunakan standar ganda dan berpolitik dalam mengatur sepak bola dunia.

Dia lantas memberi contoh saat perhelatan Piala Dunia 2022, di mana mereka melarang Rusia karena alasan invasi ke Ukraina, tapi tetap menyelenggarakan piala dunia di Qatar, meski diwarnai berbagai isu kontroversi seperti LGBT, pelanggaran HAM, hingga penonton bayaran.

"Sementara di Indonesia, FIFA memilih membatalkan Piala Dunia U20 karena ada protes dari elemen masyarakat atas keikutsertaan Israel sebagai negara penjajah," tuturnya.

"Sebetulnya bisa saja FIFA mengambil keputusan tetap adakan Piala Dunia U20 di Indonesia dengan mencoret Israel. Tapi itu tidak dilakukan," sambung Sukamta.

Kemudian, kata Sukamta, FIFA tidak menyebut secara pasti apa alasan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah. Hanya, di dalam sikap resmi FIFA, mereka menyinggung Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022.

Sukamta lalu mengutip pernyataan wartawan Skynews Robb Harri, yang menilai, di luar perdebatan soal penolakan Israel, FIFA merasa Indonesia tak akan siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

"Harris menjelaskan FIFA menilai hal itu berdasar inspeksi terakhir di Indonesia. FIFA melakukan inspeksi terakhir terhadap kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 21-27 Maret lalu. Ini tentu jadi catatan penting buat PSSI," imbuh Sukamta.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U202 2023.

Keputusan itu diambil FIFA setelah Presiden Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Dalam pernyataan resminya, FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

FIFA juga menyatakan bahwa PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini.

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023," tulis pernyataan FIFA pada Rabu (29/3/2023).

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah," imbuh pernyataan tersebut.

"Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," sambung FIFA.

Meski demikian, FIFA menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen membantu Indonesia yang sedang melakukan transformasi sepak bola pasca-tragedi Kanjuruhan.

"FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI, bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo, dalam proses transformasi sepakbola Indonesia pascatragedi yang terjadi pada Oktober 2022," tulis FIFA.

"Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI, di bawah kepemimpinan Presiden Thohir," FIFA menambahkan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/10230171/status-tuan-rumah-piala-dunia-u-20-dicabut-dari-indonesia-pks-pahit-padahal

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke