Kekuasaan Rezim Politik Olahraga

Mujur tak teraih, nahas tak tertolak, pada malam hari 29 Maret 2023 pukul 22:12 WIB, Kompas.com menberitakan breaking news bahwa secara sepihak Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Dalam pernyataan tertulis, FIFA menegaskan, "Menyusul pertemuan hari ini di Qatar antara Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023."

Meski sama sekali tidak ada penjelasan lebih terperinci tentang makna kalimat “karena keadaan saat ini”, dapat disimpulkan bahwa keputusan FIFA mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Pala Dunia U-20 2023 berkaitan dengan penolakan beberapa pihak di Infonesia terhadap Timnas Israel untuk ikut berlaga pada Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

Wajar bahwa keputusan FIFA tersebut disambut dengan penuh rasa kecewa oleh para penggemar sepak bola Indonesia, termasuk Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang sudah mempersiapkan stadion Manahan sebagai lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Kekecewaan juga dirasakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat mendambakan Indonesia dapat berperan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah terbukti sukses sebagai tuan rumah Asian Games.

Terlepas dari pro-kontra maupun suka-tak-suka, pada hakikatnya keputusan FIFA mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 membuktikan secara tak terbantahkan bahwa politik saling terkait dengan olahraga.

Di sisi lain, keputusan FIFA tega mencopot satus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 sekaligus merupakan fakta yang membuktikan bahwa sejak awal abad 20, de facto maupun de jure, olahraga telah terlanjur dikuasai rezim yang berkuasa mutlak menentukan politik kebijakan penyelenggaraan kegiatan olahraga yang sudah bermetamorfosa menjadi industri luar biasa lukratif penghasil profit.

Apa boleh buat, memang neo-imperialisme telah berjaya merangsek masuk ke wilayah industri hiburan termasuk olahraga. Sayang sekuadriliun sayang, Indonesia tidak termasuk ke dalam lingkaran rezim yang berkuasa menentukan kebijakan politik olahraga dunia, maka Indonesia hanya bisa berperan pasif sebagai korban penderita penindasan belaka.