Salin Artikel

Waspada Survei Abal-Abal, Masyarakat Diharapkan Perkuat Literasi Survei

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermote berharap masyarakat bisa meningkatkan literasi survei untuk mewaspadai lembaga survei abal-abal.

Menurut dia, masyarakat seringkali menyalahkan lembaga survei hanya karena melihat hasil lembaga survei abal-abal.

"Menurut saya memang literasi terhadap survei ini perlu ditingkatkan juga, bahwa saya memperhatikan seringkali masyarakat menyalahkan lembaga survei," ucap Philips saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Philips memberikan contoh, masyarakat sering tergiring dengan hasil survei yang berbeda dengan hasil pemilihan.

Lantas hal tersebut menjadi dasar masyarakat untuk menganggap lembaga survei dibayar.

"Jadi menimbulkan rasa ketidakpercayaan, padahal yang tadi saya bilang, hasil akhir dengan survei memang bisa berbeda karena survei itu menunjukan hari di mana survei dilakukan.

Selain itu, Philips mengatakan Persepi menjadi organisasi yang memberikan pengawasan kepada lembaga survei yang tergabung dalam Persepi.

"Kita akan terus berusaha untuk menjaga kualitas riset, menjaga integritas dan lain-lain karena ada mekanisme internal gitu," imbuh dia.

Di sisi lain, peran media masa juga menjadi penting. Menurut Philips media harus berperan aktif untuk menjaring informasi apakah lembaga survei itu abal-abal atau tidak.

"Media kan juga bisa kritis terhadap lembaga abal-abal ini, kadang media memberikan ruang dengan mengutip, membicarakan hasil survei yang tidak diketahui integritasnya," pungkas Philips.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/22014301/waspada-survei-abal-abal-masyarakat-diharapkan-perkuat-literasi-survei

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke