Bappenas: Indonesia Sudah 30 Tahun Ada di "Middle Income Trap"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, saat Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpenghasilan menengah atau (middle income trap).

Menurut Suharso, selama kurun waktu 20 tahun rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 4,01 persen dan baru berada di atas 5 persen pada 2022.

“Kami menyampaikan dalam skenario yang disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6 persen," ujar Suharso usai rapat terbatas yang membahas penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

"Agar kita mampu graduasi dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Karena kita sudah 30 tahun di middle income trap,” lanjutnya.

Suharso menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Antara lain rendahnya produktivitas faktor total hingga ketimpangan pendapatan per kapita antarprovinsi.

Suharso menilai, Indonesia harus memanfaatkan momentum demografi untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) per kapita secara cepat.

Dia mencontohkan, Korea Selatan memulai menaikkan PDB dari 3.530 (Dolar AS per kapita) saat itu dengan bonus demografinya.

Saat ini bonus demografi Korea Selatan tersisa untuk lima tahun saja. " Tapi PDB mereka sudah sampai dengan 35 ribu Dolar AS," tutur Suharso.

Dia menambahkan, Presiden mengingatkan jajarannya untuk memilih strategi besar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

“RPJP itu sendiri adalah strategic direction yang menjadi pedoman untuk semua stakeholder tetapi memang diperlukan sebuah strategi besar yang kita akan pilih dalam rangka melakukan itu. Nah yang ditawarkan oleh Bappenas adalah transformasi sosial ekonomi dan tata kelola,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah berusaha mencapai target agar lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, target tersebut ditekankan bisa tercapai pada 2030.

Untuk mendukung target, kata Airlangga, Presiden Jokowi menghendaki sejumlah faktor pendukung.

Antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memiliki sumber energi yang murah.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan ada dukungan dari sektor pendidikan kejuruan (vokasi).

"Presiden menginginkan dari sektor pendidikan ada penekanan dari pendidikan vokasi, juga grand desain-nya seperti apa," tambah Airlangga.