Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Digelar Hari Ini, KPK dan Dewas Diingatkan Hadir

Sidang perdana sedianya digelar pada Senin (13/3/2023), tetapi sidang ditunda selama dua pekan lantaran KPK sebagai termohon I dan Dewas KPK sebagai termohon II tidak hadir dalam persidangan tersebut.

"Panggilan kedua dengan peringatan," demikian agenda sidang yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Minggu (26/3/2023).

KPK dan Dewas diingatkan untuk hadir

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting pun mengingatkan komisi antirasuah dan lembaga pengawasnya untuk hadir dalam sidang ini.

Terlebih, PN Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan penundaan sidang lantaran KPK dan Dewas memerlukan waktu untuk mempersiapkan administrasi persidangan.

"Apabila tidak hadir (lagi) maka akan ditinggalkan, dianggap tidak menggunakan haknya," kata hakim Samuel dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Senin 13 Maret lalu.

Dalam kasus ini, MAKI menduga KPK telah menghentikan pengusutan terhadap mantan Komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar secara tidak sah.

Hal itu diduga dilakukan lantaran Lili Pintauli telah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

Padahal, MAKI telah menyampaikan pengaduan kepada KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi yang diterima Lili Pintauli.

"Kami melihat dari pengaduan kami yang sudah lama, dari tahun 2022 itu hingga saat ini tidak ada perkembangan, stuck, tidak ada progres, tidak ada laporan (perkembangan) atau apa dari pihak KPK, tidak ada," kata kuasa hukum MAKI Rudy Marjono saat ditemui selepas persidangan.

"Kami melihat ada penghentian penyidikan secara enggak sah, kalau emang dilakukan penyidikan pasti kita akan memantau, tapi sampai sekarang enggak ada," ujar dia.

Dinilai bakal jadi preseden buruk

Menurut Rudy, tindakan KPK yang tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap Lili Pintauli lantaran telah mengundurkan diri tersebut akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum di Tanah Air.

MAKI berpandangan bahwa pengunduran diri eks Wakil Ketua KPK itu merupakan bentuk pertanggungjawaban Lili Pintauli secara administrasi.

Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum.

"Apakah hanya karena persoalan pengunduran diri terus dianggap perkara selesai? di-close atau bagaimana? Menurut kami kalau hanya persoalan LPS (Lili Pintauli Siregar) tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut atau tidaknya dilakukannya pemeriksaan karena mengundurkan diri Ini kan menjadi preseden buruk," ucap Rudy.

"Artinya orang yang mengundurkan diri kemudian selesai begitu saja? tanpa adanya proses hukum," kata dia.

Klaim punya bukti

MAKI pun mengeklaim bahwa mereka memiliki bukti adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar.

Bukti ini bakal diperlihatkan dalam sidang praperadilan yang diajukan MAKI hari ini.

"Kami sebenarnya cukup bukti, ada banyak, tapi kami gak bisa sampaikan di sini kami sampaikan di persidangan nanti," kata kuasa hukum MAKI itu.

Rudy menyatakan bahwa gugatan praperadilan terhadap KPK dan Dewas terkait Lili Pintauli tidak serta merta dilakukan oleh MAKI.

Menurut dia, pihaknya telah lebih dulu menyampaikan pengaduan terhadap KPK dan Dewas untuk mengusut dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Lili Pintauli.

MAKI tidak ingin, KPK dan Dewas melepaskan dugaan pidana yang dilakukan Lili Pintauli hanya karena telah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

"Kami melakukan gugatan ini sebenarnya diawali dengan pengaduan bahwa agar LPS (Lili Pintauli Siregar) ini dilakukan penyelidikan, penyidikan lebih lanjut," kata Rudy.

Adapun gugatan yang diajukan MAKI ke PN Jakarta Selatan dilakukan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan Lili Pintauli Siregar saat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.

Dilansir dari SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan dengan nomor perkara 16/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL yang diajukan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan didaftarkan MAKI pada Rabu (22/2/2023).

Dalam petitumnya, MAKI meminta hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

MAKI juga meminta hakim menyatakan PN Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan Praperadilan atas perkara a quo.

“Menyatakan pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Praperadilan atas perkara a quo,” demikian bunyi petitum tersebut.

Hakim diminta memerintahkan KPK melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu segera melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai komisioner KPK.

“Memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono),” demikian subsider petitum yang diajukan MAKI.

Adapun Lili Pintauli diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket menonton MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat dari PT Pertamina (Persero) pada Maret 2022.

Di tengah isu tersebut, Lili Pintauli mengirim surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo pada Kamis, 30 Juni 2022.

Pengunduran diri itu lakukan sesaat sebelum Dewas KPK melakukan sidang etik terhadap Lili Pintauli.