Salin Artikel

Wacana Menduetkan Ganjar dan Prabowo Dinilai Terlalu Dini

"Kalau menurut saya terlalu dini untuk digabungkan," kata Burhanuddin dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (21/3/2023) malam.

Burhanuddin beralasan, wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo maupun sebaliknya muncul pada November 2022, atau ketika elektabilitas Anies Baswedan melajit dan mengancam Ganjar yang duduk di urutan pertama.

Namun, belakangan, sejumlah hasil survei justru menunjukkan elektabilitas Anies turun cukup tajam, sedangkan Prabowo naik.

"(Penyebab) naiknya (elektabilitas) Pak Prabowo salah satunya adalah mulai mengalirnya pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto," kata Burhanuddin.

Berkaca dari situasi itu, menurut Burhanuddin, menduetkan Ganjar dengan Prabowo merupakan opsi terakhir bila elektabilitas Anies kembali melejit dan mengancam keduanya.

"Tapi kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua antara Ganjar dan Pak Prabowo, pada titik itu dua-duanya dianggap sebagai all president's men," kata Burhanuddin.

Wacana duet Prabowo dan Ganjar pada Pemilu 2024 jadi perbincangan hangat belakangan ini.

Desas-desus itu bermula dari momen keakraban keduanya bersama Presiden Joko Widodo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Seolah bersambut, Gerindra tampak memberikan sinyal restu atas wacana itu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya berpeluang mendukung Ganjar pada pilpres mendatang.

Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu Ganjar berpasangan dengan Prabowo, sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang ‘45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Berbeda dengan Gerindra, PDI-P menyiratkan penolakan atas wacana duet Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kader partainya harus ditempatkan di kursi calon RI-1.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Kendati demikian, Hasto menyatakan, PDI-P tidak akan berjuang sendirian pada Pemilu 2024.

PDI-P terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain, dengan syarat kandidat capres harus dari partai banteng.

“Terkait dengan calon presiden, sebagaimana amanat Ibu Megawati Soekarnoputri pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50, PDI Perjuangan akan mendorong kader internal untuk sebagai calon presiden," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/23/11451001/wacana-menduetkan-ganjar-dan-prabowo-dinilai-terlalu-dini

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke