Perlindungan Dicabut, Motif Richard Eliezer Jalani Wawancara Khusus Disorot

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencabutan proteksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap terpidana kasus pembunuhan berencana, Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada RE), dinilai diakibatkan oleh kekeliruannya dalam bersikap karena melakukan wawancara khusus saat masih menjalani masa hukuman.

Anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP), Reza Indragiri Amriel, mempertanyakan alasan di balik sikap Richard yang mau melakukan wawancara khusus dalam statusnya sebagai terpidana kasus pembunuhan.

Sebab menurut Reza, Richard sebenarnya tidak bisa serta merta mengambil sikap ketika masih terikat perjanjian dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Jadi, apa yang RE bayangkan ingin dia capai dengan muncul di media selagi masih berstatus narapidana? Apa pula yang pantas dia bagikan kepada pemirsa?" kata Reza dalam keterangannya yang dikutip Kompas.com, Minggu (12/3/2023).

Menurut Reza, seharusnya Richard bisa memposisikan diri sebagai terpidana kasus kejahatan berat.

Sebab dalam vonis majelis hakim walaupun Richard dinyatakan sebagai saksi pelaku yang membongkar skenario buat menutupi kasus, dia terbukti turut andil dalam pembunuhan Yosua, yang merupakan rekannya sesama ajudan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Ferdy Sambo.

Selain itu, Richard dinilai seharusnya bisa memahami kesedihan orang tua mendiang Yosua walaupun mereka secara lisan menyatakan memaafkan.

"Walau mendapat peringanan hukuman bahkan status JC (justice collaborator), pada kenyataannya status hukum RE adalah terpidana pembunuhan berencana. Dan masa hukuman pidananya masih berlangsung, belum selesai," ujar Reza.

"Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap Saudara RE tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka Kamis, 9 Maret 2023, LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan menghentikan perlindungan kepada Saudara RE," ujar Tenaga Ahli LPSK Syahrial dalam konferensi pers, Jumat (10/3/2023).

Pimpinan Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi menyatakan bahwa pihaknya sudah meminta izin untuk mewawancarai Richard Eliezer kepada LPSK.

Rosi mengatakan, surat izin tersebut dilampirkan beserta tembusan izin yang telah dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"LPSK juga sudah mendapat tembusan surat untuk perizinan," ujar Rosi dalam keterangannya, Jumat.

Rosi pun meminta LPSK tidak mengambinghitamkan media sebagai penyebab status terlindung Richard Eliezer dicabut.

Ia menyatakan bahwa proses wawancara itu sudah diketahui otoritas yang berwenang, termasuk LPSK sebagai pelindung Richard.

"Ketika LPSK memutuskan status Icad, maka ini tindakan mengkambinghitamkan media, 'gara-gara Kompas TV status perlindungan Icad dicabut’, padahal H-1 wawancara, pengacara Icad dan LPSK sudah berkomunikasi dan tidak ada masalah," kata pemimpin redaksi Kompas TV tersebut.

Sementara itu, izin yang dikirimkan Kompas TV dibantah Juru Bicara LPSK Rully Novian.

Menurut Rully, izin tersebut ada, LPSK tak mencabut perlindungan terhadap Richard.

"Ya (tidak dicabut jika ada izin) atas persetujuan kalau bahasa kami. Kalau persetujuan yang dimaksud adalah permintaan dari pihak yang mewawancarai kepada LPSK atas persetujuan pelaksanaan wawancara tersebut. Nah itu tidak terjadi," kata Rully.

Rully juga mengatakan, tidak ada surat izin yang masuk ke LPSK terkait wawancara kepada Richard Eliezer.

Richard sebelumnya divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti turut serta dalam pembunuhan Yosua.

Vonis itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara.

Dalam vonis itu majelis hakim menetapkan Richard sebagai saksi pelaku atau justice collaborator karena mengungkap skenario untuk menutupi pembunuhan Yosua.