Salin Artikel

KPK Cek Informasi Terkait Gaya Hidup Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra, Istrinya Kerap Pelesiran ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya akan mengecek informasi terkait gaya hidup Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra.

Sudarman menjadi sorotan lantaran istrinya, VP disebut kerap memamerkan gaya hidupnya di media sosial.

“Saya cek sekarang,” kata Pahala dihubungi Kompas.com, Jumat (10/3/2023).

Dalam informasi yang beredar di media sosial, VP disebut kerap mengunggah foto di berbagai negara, seperti, Austria, Polandia, Slovakia, Jepang, Korea, Perancis, dan Venesia.

VP juga mengunggah foto saat menggunakan pesawat kelas bisnis yang menyediakan fasilitas bassinet atau box bayi.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Sudarman tercatat memiliki harta Rp 14.765.037.598. Data itu merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sudarman periodik 2021 yang diunggah di situs resmi KPK.

Kekayaannya ini paling banyak berupa tanah dan bangunan dengan jumlah bidang. Nilainya mencapai Rp 13.997.511.000.

Nilai tanah dan bangunan paling besar di Jakarta Selatan dengan harga mencapai Rp 5.393.960.000 atau Rp 5,3 miliar.

“Hasil sendiri,” sebagaimana dikutip dari LHKPN tersebut.

Selain itu, ia juga tercatat memiliki alat transportasi yang terdiri dari motor Piaggio Vespa Primavera Tahun 2014 senilai Rp 18 juta dan mobil Mazda CX5 Micro/minibus Tahun 2017 senilai Rp 420 juta.

Sudarman juga tercatat memiliki harta bergerak lain Rp 600 juta hingga utang Rp 520 juta.

Sebagai informasi, kekayaan sejumlah pejabat belakangan menjadi sorotan setelah anak eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo bernama Mario Dandy Satrio melakukan penganiayaan.

Mario diketahui publik kerap pamer barang mewah di media sosial seperti mobil Rubicon dan Harley Davidson.

Setelah itu, publik menyoroti kekayaan Rafael Rp 56,1 miliar yang tercatat dalam LHKPN. Kekayaan itu dinilai tidak wajar karena ia hanya pejabat eselon III.

Rafael pun dipanggil KPK untuk diminta klarifikasi terkait harta kekayaannya. Saat ini, perkara Rafael sudah masuk penyelidikan.

Setelah kasus Rafael ini, publik mulai menyoroti gaya hidup para pejabat di media sosial dan mengulik LHKPN mereka.

Berawal dari Rafael, publik menyoroti kekayaan pejabat Bea dan Cukai hingga akhirnya sampai ke Sudarman selaku pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/11311561/kpk-cek-informasi-terkait-gaya-hidup-kepala-bpn-jaktim-sudarman-harjasaputra

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke