Anggota Komisi I DPR Minta Intel Bergerak Bantu Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Rizki mengatakan, petugas intel pasti bisa berbaur dengan masyarakat, sehingga tidak perlu ada korban jiwa dalam upaya penyelamatan Philip Methrtens.

DIketahui, hari ini adalah hari ke-30 sejak Philip Methrtens disandera usai KKB membakar pesawat Susi Air di bandara Nduga, Papua.

"Yang diperlukan petugas di lapangan adalah intelijen yang tepat sasaran dan kerja sama dengan warga sekitar, sehingga pembebasan bisa dilaksanakan tanpa adanya korban jiwa," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/3/2023).

Rizki mengungkapkan, pembebasan sandera di wilayah yang sulit seperti Papua pasti memerlukan waktu.

Oleh karena itu, ia mendukung TNI dan aparat keamanan terkait untuk melaksanakan operasi penyelamatan Philip secara maksimal.

"Pendekatan secara persuasif dan strategis juga perlu dilakukan agar objektif dari misi ini berhasil dilakukan," katanya.

Sementara itu, Rizki mengapresiasi bantuan yang ditawarkan oleh Selandia Baru kepada TNI untuk ikut membantu membebaskan Philip.

"Tapi kami masih yakin bahwa tidak ada pasukan yang lebih mengenal keadaan di Papua selain aparat Indonesia," ujar Rizki.

Pilot Susi Air sudah 30 hari disandera

Operasi pembebasan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), telah genap memasuki hari ke-30 pada Kamis (9/3/2023) ini.

Pemerintah bersama aparat TNI-Polri masih mencari cara agar pembebasan pilot berkewarganeraan Selandia Baru itu tidak berdampak ke masyarakat.

Berkali-kali, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa KKB berpindah-pindah dan membaur dengan warga lokal sehingga menyulitkan operasi pembebasan.

Hal itu diungkapkan lagi usai memimpin upacara operasi penegakan ketertiban (gaktib) dan yustisi POM TNI 2023 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023).

"Kalau operasi serentak itu khawatirnya penduduk akan kena karena mereka (KKB) ini kan bersama-sama dengan penduduk,” kata Yudo kepada awak media.

Terlebih, kata dia, pencarian pilot Philips bukanlah operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum.

“Kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini, sehingga ya harus sabar, menyelesaikan ini tidak langsung “des”. Ini bukan operasi militer. Ingat, ini bukan operasi militer,” ujar Yudo Margono.

"Saya mempunyai prajurit bermampuan khusus, mempunyai alutsista yang bisa menyelesaikan itu, kalau harus menyelesaikan, tapi ini bukan. Ingat ini adalah operasi penegakan hukum sehingga tetap mengedepankan hukum,” katanya lagi.