Perkembangan RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III: Tunggu Kesiapan Pemerintah

Hal ini mengingat RUU tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum untuk merespons kasus-kasus korupsi.

Terkini, dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dilakukan oleh puluhan pegawai pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami di DPR menunggu kesiapan Pemerintah. Kami tahu RUU ini sangat dibutuhkan. Kami pasti akan bahas segera setelah ada Surpres dan Penunjukkan Wakil Pemerintah diterima DPR," kata Didik kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Didik mengatakan, DPR baru akan membahas RUU Perampasan Aset ketika sudah menerima Surat Presiden (Surpres).

Berdasarkan info yang diterimanya, RUU itu kini tengah melalui tahap harmonisasi di pemerintah.

"Sepengetahuan saya, Naskah Akademik dan draf RUU-nya sedang dilakukan harmonisasi lintas kementerian di level pemerintah. Tentu setelah final, Presiden akan mengirimkan melalui Supresnya ke DPR," ujarnya.

Ia mengungkapkan, RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023.

Kemudian, Didik mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah.

"Untuk itu penyiapan naskah akademik dan draf RUU-nya menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Didik.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset sudah masuk ke dalam Prolegnas.

Selain itu, draft RUU tersebut juga sudah diharmonisasi oleh Menkumham.

"Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa kami kirimkan ke DPR," ujar Yasonna di Gedung Juang KPK, Rabu (8/3/2023).

"Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa (7/2/2023).