KPK Sebut Pemeriksa Pajak Tak Boleh Rangkap Jadi Konsultan Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, pemeriksa pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak boleh merangkap menjadi konsultan pajak.

Diketahui, belakangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut dua mantan pegawai pajak bekerja kepada konsultan pajak yang menjadi nominee Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Rafael merupakan eks pejabat Ditjen Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan nominee.

“Kalau masih aktif, itu jelas enggak boleh,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Kamis (9/3/2023).

Pahala memastikan, dua pemeriksa pajak yang bekerja pada konsultan terduga nominee Rafael bukan lagi pegawai Ditjen Pajak.

Meski demikian, informasi yang dimiliki KPK mengenai dua orang tersebut masih terbatas. Lembaga antirasuah masih terus bertukar informasi dengan PPATK.

KPK juga berbagi data dengan pihak Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan.

“Kita pastikan (dua pekerja konsultan pajak) bekas pemeriksa di Ditjen Pajak,” ujar Pahala.

Pahala mengaku, KPK mendapatkan sejumlah informasi terkait berbagai kejanggalan terkait harta orang-orang di lingkungan Ditjen Pajak.

Beberapa informasi itu telah dikonfirmasi maupun masih sekadar kabar seperti ‘buku merah’ di Kementerian Keuangan.

“Ada yang sayup-sayup kayak jaringan dan buku merah itu hanya sayup-sayup saja di kita. (Kalau) bisa detail, senang kita,” tutur Pahala.

Sebelumnya, PPATK menyebut terdapat pihak yang berperan sebagai pencuci uang profesioanal (professional money laundrer) terkait Rafael Alun.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, terdapat konsultan pajak yang diduga menjadi nominee Rafael.

Nominee merupakan penggunaan nama orang lain dalam melakukan transaksi baik perbankan maupun pembelian aset.

Nominee menjadi modus pelaku TPPU dalam menyamarkan uang hasil kejahatan.

Belakangan, PPATK memblokir rekening konsultan tersebut dan sejumlah pihak lainnya, termasuk Rafael dan keluarganya.

Jumlah keseluruhan mutasi rekening yang diblokir selama 2019-2023 mencapai lebih dari Rp 500 miliar.

“Itu hanya terkait RAT dan pihak-pihak yang kami duga terkait (individu atau badan hukum),” kata Ivan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/3/2023).

“Nilai mutasi rekeningnya dalam periode 2019-2023. Bukan nilai dana,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, terdapat pergerakan uang mencurigakan Rp 300 triliun di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan.

Pergerakan ganjil itu terjadi dalam rentang waktu 2009 hingga 2023.

"Itu tahun 2009 sampai 2023, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya," ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Yogyakarta Rabu (8/3/2023).