Siapa di Balik Isu Tunda Pemilu?

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal sebelas bulan lagi. Tahapan demi tahapan menuju pesta demokrasi lima tahunan ini juga sudah dilalui. Namun, isu penundaan pemilu muncul kembali. Tak tanggung-tanggung, isu penundaan pemilu muncul dari putusan pengadilan.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang kembali mencuatkan isu penundaan pemilu ini. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU dan memerintahkan tahapan Pemilu 2024 ditunda.

KPU diperintahkan melaksanakan tahapan pemilu dari awal lagi selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari.

Putusan itu menuai kritik dan memicu polemik. PN Jakarta Pusat dinilai melampaui kewenangan. Pasalnya, PN dianggap tak berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa pemilu.

Hampir semua pakar hukum tata negara sependapat, sengketa pemilu bukan yurisdiksi pengadilan negeri. Selain itu, putusan ini juga dinilai melanggar konstitusi yang sudah mengamanatkan pemilu digelar lima tahun sekali.

Bukan Isu Baru

Isu penundaan Pemilu 2024, sebenarnya bukan barang baru. Sejak beberapa tahun lalu isu ini sudah ‘diorkestrasi’. Wacana menunda pemilu sempat digulirkan oleh menteri Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah ketua umum partai politik juga ikut menyuarakan isu penundaan pemilu. Tak hanya itu, para kepala desa juga pernah ikut-ikutan minta pemilu ditunda.

Awal Januari 2022, isu penundaan pemilu digulirkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil berdalih, para pengusaha meminta pemilu ditunda demi pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Tak berselang lama, tiga ketua umum partai politik juga ikut menyuarakan penundaan pemilu. Ketiganya yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.

Isu penundaan Pemilu 2024 juga turut disuarakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengeklaim, banyak rakyat yang menginginkan pemilu ditunda. Dia menyebut, terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda.

Tak mau ketinggalan, para kepala desa juga ikut meramaikan isu penundaan pemilu. Akhir Maret 2022, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang.

Isu Dana Besar hingga Kelompok Terorganisir

Ada kecurigaan, isu penundaan pemilu ini diorkestrasi dan direncanakan. Bukan sesuatu yang muncul spontan. Apalagi isu ini terus timbul tenggelam.

Salah seorang politisi Senayan, Benny K Harman, bahkan sempat melontarkan tudingan bahwa ada dana besar yang sudah disiapkan guna mewujudkan skenario penundaan pesta demokrasi lima tahunan.

Tudingan serupa juga disampaikan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Noory Okthariza, mensinyalir ada kelompok terorganisir di balik putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu 2024. Menurut dia, kelompok ini memang terus berusaha agar pemilu ditunda. Segala cara digunakan. Salah satunya melalui putusan pengadilan.

Banyak instrumen yang digunakan kelompok ini guna mencapai tujuan. Mulai dari wacana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, menghadirkan GBHN, hingga mobilisasi kepala desa. Kali ini, kelompok ini bergerak melalui mekanisme pengadilan.

Siapa mereka?

Survei yang digelar berbagai lembaga menyatakan, sebagian besar masyarakat menginginkan agar Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal. Mayoritas rakyat Indonesia menolak jika pemilu ditunda.

Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan agar para pembantunya tak lagi bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Jokowi juga bolak balik menegaskan, Pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan sesuai tahapan.

Jika mayoritas rakyat dan pemerintah tetap ingin pemilu dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, lalu siapa sebenarnya yang sedang menggalang kekuatan dan beroperasi guna menunda pesta demokrasi lima tahunan ini? Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (8/3/2023) di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.