Salin Artikel

Bertemu Menlu Jepang, Menlu Retno Bahas Penghapusan Tarif Produk Tuna Kaleng Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno L. P. Marsudi menekankan pentingnya fleksibilitas dalam perdagangan Indonesia dengan Jepang pada beberapa isu, termasuk penghapusan tarif produk tuna kaleng Indonesia.

Hal ini disampaikan Retno saat bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang dalam Strategic Dialogue ke-8 antara Indonesia dan Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (6/3/2023).

Kedua negara membahas kerja sama perdagangan dan investasi.

"Saya tekankan pentingnya fleksibilitas Jepang terutama dalam isu penghapusan tarif produk tuna kaleng Indonesia," kata Retno dalam keterangan pers pasca pertemuan, dikutip dari YouTube Kemenlu, Selasa (7/3/2023).

Selain produk tuna kaleng, Retno pun menyampaikan perlu adanya pengembangan sektor pekerja terampil di bidang pariwisata dan industri, serta relaksasi ketentuan khusus produk untuk kopi dan sorbitol, yaitu produk substitusi gula.

"Selain itu, saya mendorong perluasan komoditas ekspor buah tropis Indonesia," tutur Retno.

Diketahui, Jepang adalah mitra dagang terbesar ke-3 Indonesia. Tahun lalu, total perdagangan kedua negara melampaui angka sebelum pandemi, yaitu senilai 42 miliar dollar AS.

Namun, angka ini masih jauh dibandingkan dengan total perdagangan dengan negara Asia Timur lainnya

Oleh karena itu, Retno menekankan agar Indonesia dan Jepang segera menyelesaikan amandemen dari Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

"Saya menekankan pentingnya kedua negara untuk segera menyelesaikan protokol amandemen dari Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) guna mengatasi hambatan perdagangan dan memperluas akses produk unggulan kedua negara," jelas Retno.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/07/11452911/bertemu-menlu-jepang-menlu-retno-bahas-penghapusan-tarif-produk-tuna-kaleng

Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke