Salin Artikel

Kapal Berisi 6 ABK WNI Terbalik, Kemenlu Minta Jepang Kerahkan Kapal Pencarian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi telah meminta Jepang mengerahkan pesawat dan kapal untuk mencari anak buah kapal (ABK) yang hilang pasca-insiden kapal terbalik di Perairan Pulau Senkaku.

Dari 7 ABK yang diangkut di kapal tersebut, enam di antaranya diyakini adalah warga negara Indonesia (WNI). Permintaan tersebut telah disampaikan Retno kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang.

"Secara khusus, Menlu RI (Retno Marsudi) telah berbicara dengan Menlu Jepang untuk meminta dukungan agar Jepang dapat kerahkan aset kapal dan pesawat untuk mencari para awak kapal," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Judha Nugraha kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kapal penangkap ikan tersebut terguling sekitar pukul 13.30 tanggal 5 Maret 2023.

Pasukan Bela Diri Maritim Jepang lantas melaporkan peristiwa itu kepada Kapal Coast Guard Naha.

"Diyakini di kapal tersebut ada 7 orang awak terdiri dari 1 orang WN Taiwan dan 6 orang WN Indonesia," tutur Judha.

Judha bilang, lokasi kejadian berjarak sekitar 150 kilometer sebelah utara Pulau Ishigaki di Prefektur Okinawa dan sekitar 40 kilometer sebelah timur Pulau Kuba di Kepulauan Senkaku.

"Empat kapal patroli telah dikerahkan. Namun, hingga saat ini, keseluruhan awak kapal belum diketahui," jelas Judha.

Hingga kini, KBRI Tokyo terus berkoordinasi dengan Japan Coast Guard dan Pasukan Bela Diri Jepang untuk mendapatkan detil operasi SAR.

Tak hanya itu, Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei turut berkoordinasi dengan otoritas Taiwan terkait informasi detail kapal dan awak.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/07/09592201/kapal-berisi-6-abk-wni-terbalik-kemenlu-minta-jepang-kerahkan-kapal

Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke