[POPULER NASIONAL] Jimly Soroti Putusan PN Jakpus soal Pemilu Ditunda | "Geng" Pegawai Pajak Samarkan Kekayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang pernyataan Jimly Asshiddiqie soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024 menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Jumat (3/3/2023).

Kemudian, artikel tentang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terancam bubar karena mendukung Ganjar Pranowo-Erick Thohir untuk Pemilu Presiden 2024 juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai "geng" pegawai pajak yang samarkan kekayaan juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Jimly Asshiddiqie: Tak Ada Kewenangan Pengadilan Perdata soal Pemilu, Hakimnya Layak Dipecat

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berkomentar keras soal putusan perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.

Putusan perkara perdata ini antara lain meminta penghentian tahapan pemilu yang adalah ranah hukum pemilu dan bukan kewenangan pengadilan perdata.

Menurut Jimly, hakim perkara tersebut layak dipecat. Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) diminta turun tangan.

"Secara umum kita tidak boleh menilai putusan hakim karena kita harus menghormati peradilan. Tapi ini keterlaluan. Hakimnya layak dipecat. Bikin malu," ujar Jimly, dalam perbincangan dengan Kompas.com, Kamis (2/3/2023) malam.

Baca selengkapnya: Jimly Asshiddiqie: Tak Ada Kewenangan Pengadilan Perdata soal Pemilu, Hakimnya Layak Dipecat

2. Pola "Geng" Pegawai Pajak Samarkan Kekayaan Ditelusuri, KPK: Itu Canggih Banget

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, anggota ‘geng’ di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki pola yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, geng tersebut tidak merujuk pada komplotan sejumlah orang seperti anak sekolah.

Sejumlah orang-orang di kementerian tersebut saling berhubungan karena irisan riwayat pendidikan dan karier.

Pahala mengaku, pihaknya belum berhasil memahami secara utuh pola-pola penyamaran sejumlah aset mereka. Ia mengaku membutuhkan waktu untuk mempelajari ‘geng’ tersebut.

“Saya kan ilmunya rendah. Jadi saya butuh melihat dulu gerakan silatnya kayak apa, sebulan lagi saya baru bisa,” kata Pahala saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/3/2023).

Baca selengkapnya: Pola Geng Pegawai Pajak Samarkan Kekayaan Ditelusuri, KPK: Itu Canggih Banget

3. KIB Terancam Bubar, Buntut PAN Dukung Ganjar-Erick

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memprediksi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mengalami kebuntuan politik usai Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan mereka terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir untuk Pilpres 2024.

Sebab, Partai Golkar selaku 'motor' di KIB bakal gagal mengakomodasi kepentingan mereka, yakni mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024.

"Dideklarasikannya Ganjar-Erick oleh PAN bisa menciptakan kebuntuan politik di KIB, karena Golkar sebagai motor koalisi yang selama ini fokus mencapreskan Airlangga menjadi tidak terakomodasi kepentingannya," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Kamis (2/3/2023).

Baca selengkapnya: KIB Terancam Bubar, Buntut PAN Dukung Ganjar-Erick