PDI-P Kembali Singgung Sistem Pemilu Saat Ditanya Hasil Survei Kepercayaan Publik terhadap Parpol dan DPR Rendah

Hal itu disampaikannya ketika ditanya hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap dua lembaga itu hanya 7 persen.

"Sejak awal kita melihat dan ini sejak kajian dalam penelitian saya program doktor di Universitas Indonesia bahwa ketika proporsional terbuka itu diterapkan, diiringi dengan liberalisasi politik, maka partai id ini meluntur, dan kemudian muncullah kontestasi-kontestasi dengan segala cara hanya berbataskan popularitas," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Hasto tak memungkiri bahwa semua anggota Dewan saat ini, baik di pusat maupun daerah, hanya mendorong politik elektoral dan anggaran.

Lebih lanjut, kata Hasto, cara anggota Dewan yang hanya mementingkan politik elektoral itu membuat produktivitas parlemen menurun.

"Mengingat demi demokrasi elektoral proporsional terbuka, banyak saudara, istri, anak dari pejabat, yang kemudian dicalonkan dan pembajakkan kader-kader partai juga dilakukan hanya untuk mengejar elektoral itu," imbuh dia.

Untuk itu, Hasto menekankan pentingnya sistem pemilu dilakukan proporsional tertutup untuk menghindari terjadinya politik anggaran dari anggota Dewan.

Menurut dia, apa yang disampaikan LSI sebagai bukti bahwa di dalam demokrasi yang liberal dengan proporsional terbuka mengandung banyak persoalan.

"Kemudian memundurkan kualitas demokrasi ditinjau dari penggunaan politik anggaran, jebakan populisme, kemudian mekanisme pelembagaan di internal partai, kaderisasi di internal partai. Sehingga yang tampil hanya berbasiskan popularitas dan juga menyuburkan nepotisme," jelasnya.

Dikutip Tribunnews.com, pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi berbicara soal dampak akibat dari rendahnya kepercayaan publik kepada dua instansi politik, yakni DPR dan partai politik.

Menurutnya, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif membuatnya sulit mendapat apresiasi dari publik itu sendiri.

"Kalau trust buruk jangankan kebijakan yang baik, kebijakan yang benar pun sulit untuk mendapatkan apresiasi publik,” kata Burhanuddin, Rabu (1/3/2023).

“Kalau trust lembaga buruk ini yang menjelaskan data menunjukan trust terhadap Partai dan DPR kan rendah," lanjut dia.

Alhasil, kata Burhanuddin, apapun yang dilakukan oleh Partai Politik dan DPR/DPRD akan dipersepsikan buruk.