Salin Artikel

Soal Koalisi, PDI-P: Kalau Mau Ngotot-ngototan, Ketika Jokowi-JK Kami Usung Sendirian

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan soal peluang PDI-P tidak berkoalisi dengan partai politik lain pada Pemilu 2024.

"Buat kami, PDI-P terus mendorong kerja sama politik. Kalau kami mau ngotot-ngototan, ketika kami mau ngusung Jokowi-JK kami sendirian, tapi buktinya kami juga membangun kerja sama dengan partai lain," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Hasto menjelaskan alasan partainya tetap ingin membangun kerja sama politik meski bisa mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendirian.

Ia pun mengungkit sejarah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh perjuangan bersama seluruh anak bangsa, termasuk partai politik.

"Ada partai yang dalam rekam jejaknya ikut berjuang, jauh sebelum republik ini didirikan. Ya, kami membuka pintu gotong royong itu," ucap Hasto.

Kendati demikian, Hasto mengungkapkan hingga kini PDI-P belum menentukan mitra koalisinya. 

Menurut dia, PDI-P menunggu momentum yang tepat untuk memutuskan koalisi ini.

"Ya (keputusan berkoalisi) melihat momentum, kan ini kaitannya dengan nasib rakyat," imbuh Hasto.

Sekadar informasi, PDI-P hingga kini belum memutuskan partai politik untuk koalisi Pemilu 2024

Namun, sejumlah manuver politik sudah dilakukan partai banteng sejak setahun belakangan.

Terkini, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan bahwa akan ada kejutan dari kelanjutan safari Puan Maharani ke sejumlah partai politik.

"Akan ada kejutan dari Mbak Puan," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Said menyebutkan, kejutan itu akan muncul pada Maret 2023. Namun, ia tidak mau membocorkan kejutan yang disiapkan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/06181221/soal-koalisi-pdi-p-kalau-mau-ngotot-ngototan-ketika-jokowi-jk-kami-usung

Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke