Megawati: Saya Dukung Ibu Menteri atas Kejadian Sangat Memalukan di Bidang Pajak

Megawati tidak menyebut secara gamblang insiden apa yang dimaksud. Namun, ia mengatakan, kejadian itu sangat memalukan di institusi pemerintahan.

"Saya bisik sama Ibu Menteri, saya 100 persen mendukung beliau atas kejadian yang menurut saya sangat memalukan mengenai masalah keuangan di bidang pajak. Harus dijalankan," kata Megawati saat ditemui di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).

Megawati lantas menyinggung soal bersih-bersih di institusi pemerintah.

Ia mengungkapkan sudah melihat betul kehidupan di kalangan birokrat saat menjadi presiden.

"Jadi ya monggo ya saya sih. Mintanya untuk terjadi pembersihan, lah yang buat supaya republik ini. Heran saya, saya pada tahu ya, tolong deh saya pernah presiden. Saya melihat sendiri yang namanya di kalangan birokrat itu bagaimana," ujar Megawati.

"Sedih saya untuk apa Indonesia merdeka kalau seperti ini. Rakyatnya sendiri, birokrasinya sendiri, aih sudahlah," katanya lagi.

Lebih lanjut, Megawati menyebut bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, baik tua atau muda, miskin atau kaya, maupun laki-laki atau perempuan.

Hak itu sudah tertera dalam konstitusi Indonesia.

"Setiap warga negara mempunyai hak yang hak, hak-hak, tidak laki tidak perempuan, tidak tua tidak anak-anak, tidak miskin tidak kaya, tidak cacat dan lain sebagainya, mempunyai hak yang sama di republik ini kalau benar mau," kata Mega.

Untuk diketahui, kasus di bidang perpajakan yang baru-baru ini viral adalah kasus mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

Namanya terseret ketika anaknya, yang bernama Mario Dandy Satrio (20) menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan kepada anak dari petinggi GP Ansor, D (17).

Gaya hidup Mario kemudian menjadi sorotan karena kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

Rafael Alun Trisambodo akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, tak berselang lama, Rafael mengajukan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tak sampai di situ, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk memeriksa dan mengklarifikasi soal kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang tertera di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).