Salin Artikel

Hari Ke-21 Penyanderaan Pilot Susi Air, KKB Dinilai Tak Serius Buka Negosiasi

Adapun penyanderaan terhadap Mark Methrtens sudah memasuki hari ke-21, tepat sejak pembakaran pesawat Susi Air dilakukan oleh KKB pada 7 Februari 2023.

"Saya kira kelompok ini belum serius bernegosiasi. Mereka masih mengulur-ulur waktu," ujar pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (28/2/2023).

Fahmi menilai, ketidakseriusan tersebut terlihat ketika KKB mengajukan permintaan berupa uang dan senjata api sebagai syarat pembebasan sang pilot.

Menurut Fahmi, permintaan tersebut sangatlah sulit dipenuhi oleh pemerintah.

"Ya sulit. Peluangnya sangat kecil untuk dipenuhi, terutama yang menyangkut senjata," kata Fahmi.

Perihal lamanya proses negosiasi ini, Fahmi sejak jauh-jauh hari telah mengingatkan perlunya tenggat waktu dan indikator yang jelas dalam pelaksanaan negosiasi.

Menurut Fahmi, jika tenggat waktu terlampaui, pemerintah tetap memiliki indikator untuk mengevaluasi apakah negosiasi masih memiliki peluang untuk dilanjutkan.

Bahkan bisa saja sebaliknya, pemerintah menyiapkan tindakan represif maupun koersif dalam operasi pembebasan Mark Methrtens.

Sejalan dengan itu, Fahmi menyatakan, tenggat waktu itu juga harus selaras dengan waktu yang sekiranya dibutuhkan untuk mengumpulkan berbagai informasi di lapangan sebagai bahan analisis intelijen.

Baik itu untuk mempersiapkan organisasi satuan tugas dan personel yang akan diterjunkan dalam misi, maupun strategi dan taktik yang akan dijalankan dalam kerangka tindakan represif-koersif tersebut.

"Nah jika tindakan represif akhirnya diambil, maka ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan," kata Fahmi.

Pertama, Fahmi menambahkan, TNI sangat mungkin menggelar operasi yang dirancang secara senyap untuk meningkatkan efektifitasnya.

Dengan begitu, menjaga kerahasiaan dan kesenyapan dengan tidak mempublikasikan rencana operasi adalah langkah yang wajar.

Kedua, para pejabat pemerintah maupun TNI dan Polri juga harus memiliki kesadaran untuk menghindari publikasi atau penyampaian informasi yang kurang produktif agar tidak membahayakan misi operasi.

"Ketiga, publik juga harus memahami bahwa kesenyapan dan pendadakan yang termanifestasi dalam bentuk pembatasan informasi publik seringkali merupakan langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan efektivitas dan peluang keberhasilan operasi," imbuh dia.

Adapun sang pilot yang merupakan warga negara Selandia Baru bersama lima penumpang Susi Air hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu diduga dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sesaat setelah mendarat.

Lima penumpang merupakan orang asli Papua (OAP). Kelimanya telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara Mark Methrtens masih dibawa KKB.

Belakangan, tim negosiasi telah membuka komunikasi dengan KKB. Pihak KKB meminta uang dan senjata sebagai syarat pembebasan sang pilot.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/28/14493791/hari-ke-21-penyanderaan-pilot-susi-air-kkb-dinilai-tak-serius-buka-negosiasi

Terkini Lainnya

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke