Opini Laporan Keuangan Kemensos Sempat Turun, BPK: Ada Perbaikan dari Bu Risma

KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memuji langkah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam menertibkan dan mengelola keuangan di Kementerian Sosial (Kemensos).

Dua tahun lalu, BPK menurunkan opini terhadap laporan keuangan Kemensos dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, Kemensos akan kembali mendapatkan opini yang lebih baik dengan perbaikan yang saat ini sedang dilakukan.

“Dengan kondisi yang saat ini, ada perbaikan dari Bu Risma, belanja-belanja sudah semakin baik. Insya Allah Kemensos bisa kembali kepada opini yang baik dan benar,” ujarnya. 

Dia mengatakan itu dalam saat memberikan keterangan di hadapan media terkait serangkaian pengujian dan audit yang dilakukan selama dua tahun terakhir di Kantor Kemensos di Jalan Salemba Nomor 28, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

“Kami hadir ke Bu Risma untuk menyampaikan beberapa catatan terhadap hal-hal yang penting untuk dipertahankan dan juga yang harus dilakukan demi transparansi dan akuntabilitas,” katanya dalam siaran pers.

Achsanul mengatakan, pihaknya menguji laporan keuangan Kemensos terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

“Kesimpulan kami menyampaikan bahwa terjadi perubahan yang luar biasa di Kemensos saat ini. Ini patut diapresiasi pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya. 

Dia menjelaskan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap belanja yang dilakukan Kemensos, termasuk penyaluran bantuan sosial.

Hasilnya, terdapat perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan pengelolaan keuangan di tahun-tahun sebelumnya.

“Menurut kami, belanja yang dilakukan Kemensos, penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat, saat ini sudah tidak seperti dua tiga tahun yang lalu. Ada perbaikan yang luar biasa,” ucapnya.

Lebih lanjut, Penerima penghargaan The Inspiring Financial Governance Auditor 2019 dari Majalah Property and Bank pada 2019 itu menyebutkan, Kemensos berhasil menyelesaikan anggaran yang tidak tersalurkan menjadi tepat salur.

“Dulu sekitar 4 triliun yang tidak tersalurkan dan hampir membuat Kemensos turun opininya. Tapi saat ini, dari 98 triliun hanya 165 miliar yang tidak tersalurkan dan uangnya pun sudah kembali kepada negara. Ini yang kami apresiasi,” ujarnya.

Achsanul juga mengacungi jempol kesigapan Kemensos dalam menyediakan informasi dan data yang diminta auditor.

Menurutnya, hal tersebut sangat membantu proses pemeriksaan. Ia berharap Kemensos dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan perbaikan laporan keuangannya pada masa depan.

“Saya ucapkan selamat kepada Bu Risma. Mudah-mudahan ini, terhadap perbaikan laporan keuangan di Kemensos, Ibu Risma tetap pertahankan kedepan,” katanya.

Sementara itu, Risma menyampaikan, pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kemensos tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, tetapi dapat dilakukan beberapa kali. 

“Ini adalah penyerahan hasil pemeriksaan dan kami juga menyerahkan dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan lagi. Jadi di Kemensos ini itu pemeriksaannya bukan hanya sekali, tapi satu tahun itu bisa dua sampai tiga kali,” katanya.

Adapun Kemensos dan BPK menggelar acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 Lanjutan Tahun 2022 Kementerian Sosial dan Instansi Lain Terkait di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dan Penyerahan Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2022 Unaudited.

Turut hadir pada acara itu Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Ahmad Adib Susilo, Kepala Auditorat III Triyantoro, Kepala Sub Auditorat III B 1 Galung Sahat Aritonang, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemensos, serta tim auditor BPK.