LPSK: Putusan Sidang Etik Richard Eliezer Patut Diapresiasi

Putusan yang tidak memecat Richard Eliezer dinilai mencerminkan institusi Polri yang menghargai tindakan polisi berpangkat Bharada itu sebagai seorang justice collaborator.

"Putusan ini menandakan Polri menghargai Bharada E sebagai JC yang mengungkap perkara," kata Edwin Partogi saat dihubungi melalui telepon, Kamis (23/2/2023).

Edwin juga menyebut, keputusan Komisi Kode Etik Polri memberikan pemahaman institusi tersebut mengerti perbuatan pidana Richard Eliezer adalah sebuah keterpaksaan.

"Putusan ini (juga) menandakan Polri menyadari di usia muda Bharada E layak diberi kesempatan meniti karir," ujarnya.

Terakhir, Edwin Partogi menilai Polri bisa memahami dan mendengar aspirasi yang tumbuh di tengah masyarakat.

Ia juga menyebut bahwa putusan komite etik ini akan menjadi preseden bagi seorang justice collaborator yang mendapat banyak penghargaan.

"Tidak hanya mendapatkan penanganan khusus dan penghargaan dalam peradilan pidana, (tetapi) juga mendapat jaminan atas pekerjaannya," kata Edwin.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Richard Eliezer mendapat sanksi etika dan demosi selama 1 tahun.

Ramadhan mengungkapkan, selama masa demosi, Richard Eliezer ditempatkan di satuan Pelayanan Mabes (Yanma) Polri.

"Demosi di fungsi Yanma. Jadi dalam masa 1 tahun yang bersangkutan ditempatkan di tamtama Yanma Polri," ujar Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu sore.

Ramadhan mengatakan, Richard Eliezer menerima hasil putusan sidang etik dan tidak mengajukan banding.

Ia juga memastikan bahwa Polri akan menjamin soal keamanan Bharada E selama kembali bertugas di Polri.

"Pengamanan kita baik dari internal, baik Propam maupun internal kesatuan tetap kita lakukan," kata Ramadhan.