Pemerintah Jamin WNA Tak Bisa Ikut Nyoblos saat Pemilu, Imbau Masyarakat Tak Termakan Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh berharap publik tidak terpengaruh dengan skenario-skenario hoaks terkait KTP yang coba dimunculkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab jelang Pemilu 2024.

Skenario-skenario ini disebut kerap sengaja dimunculkan untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu.

Salah satu skenario hoaks itu adalah kabar bahwa seolah-olah pemerintah mencetak KTP khusus untuk warga negara asing (WNA) dalam jumlah besar, seakan-akan memberi kesempatan bagi WNA memberikan suaranya pada pemilu.

Zudan menyinggung sebuah video hoaks yang menampilkan seseorang Tionghoa menunjukkan kepemilikan 3 KTP sekaligus.

"Video hoaks itu sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2017 dan diputar terus, dibagikan ulang terus," kata Zudan dikutip dari webinar terkait pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Kamis (23/2/2023).

Zudan menegaskan bahwa pemerintah memang memberikan KTP untuk WNA, namun dengan bentuk yang berbeda dengan WNI.

"KTP WNA itu warnanya merah. KTP warna merah ini sejak tahun 2022," ujar Zudan.

Di samping itu, dalam KTP itu, dicantumkan pula kewarganegaraan si pemilik KTP.

"WNA yang di Indonesia yang kami berikan KTP itu jumlahnya 16.000-an. Yang warga negara China kurang lebih 1.300 yang memiliki KTP elektronik, tapi di dalamnya dituliskan kewarganegaraannya," jelas dia.

Ia menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hak pilih dalam pemilu, termasuk pada Pemilu 2024.

"Yang boleh memilih itu adalah WNI yang memenuhi syarat," ucap Zudan.

Ia mengingatkan semua pihak agar selalu memeriksa informasi yang diterima seandainya tidak yakin siapa yang membuat, apakah informasi itu betul, dan apakah akan menimbulkan masalah bagi bangsa.

"Jangan main share," ungkapnya.

Selain soal video hoaks WNA ber-KTP ganda, Zudan juga mengungkapkan skenario hoaks lain  terkait KTP yang harus diantisipasi menjelang pemilu.

Salah satu skenario yang kerap dimunculkan adalah skenario tercecernya blanko KTP di tempat umum. Zudan mengungkapkan bahwa skenario ini langganan muncul jelang pemilu.

Ia mengeklaim, selama menjabat sebagai Dirjen Dukcapil selama 8 tahun dan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pendataan pemilih, selama itu pula sudah 3 kali skenario blanko KTP tercecer muncul.

"Ada 3 (kali) blanko KTP dicecerkan: diletakkan di tengah sawah, di pojokan kantor dekat tempat sampah, blanko KTP baru dikarungin ditaruh di pinggir jalan. Itu bukan tercecer tapi memang ditaruh," ungkap Zudan.

"Ini ada suasana-suasana yang mau dikondisikan seperti itu," ia menambahkan.