Jokowi Diminta Lebih Bijak Bersikap, Tak Sembarangan Sebut Sosok Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disarankan lebih bijak ketika menyapa para tokoh politik di depan publik.

Pasalnya, belakangan Jokowi kerap "mengabsen" para ketua umum partai hingga menteri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

"Menurut saya Pak Presiden harus lebih bijak dalam mengabsen tokoh-tokoh," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, kepada Kompas.com, Selasa (21/2/2023).

Menurut Kunto, sedianya tak ada yang salah dengan sapaan Jokowi tersebut. Presiden berhak menyapa siapa pun elite politik dengan caranya sendiri.

Namun demikian, mengingat ini tahun politik, alangkah baiknya jika kepala negara lebih bijak dalam bersikap, apalagi yang menyinggung urusan dukung mendukung capres.

Sebab, bagaimanapun Jokowi merupakan orang nomor satu di RI yang mana segala tutur kata dan gerak-geriknya bakal menimbulkan beragam interpretasi.

"Ini kan melabelinya dengan capres cawapres, padahal kan tahapan pemilu belum sampai ke situ," ujar Kunto.

Kunto menilai, sapaan Jokowi ke sejumlah tokoh yang disebutnya sebagai capres dan cawapres itu hanya sebatas guyonan.

Sebab, yang namanya disebut tidak hanya satu dua tokoh saja, tetapi hampir seluruh elite politik yang kebetulan hadir dalam acara yang turut mengundang Jokowi.

Presiden pun dinilai hendak berlaku adil dan tidak memihak dengan menyapa semua petinggi politik sebagai figur capres dan cawapres.

Namun, sekalipun hanya bergurau, kelakar Jokowi itu dinilai mampu membuat para tokoh yang disebut jadi gede rasa.

"Apalagi kalau yang disebutkan itu di urutan pertama kayak Pak Prabowo, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga, bisa jadi ini kan jadi membuat orang yang disebut namanya berbunga-bunga dan akhirnya kepedean," kata Kunto.

Terlepas dari apa pun motifnya, candaan Jokowi itu dinilai sangat mungkin dimanfaatkan sebagai amunisi politik.

Boleh jadi, pihak-pihak yang disebut presiden sebagai figur capres dan cawapres tersebut mengeklaim dirinya mendapat dukungan dari Jokowi untuk maju ke pentas pemilu mendatang.

"Yang disebut namanya pun bisa mengeklaim, 'Pak Jokowi mendukung saya, nyatanya menyebut saya. Kalau beliau nggak mendukung sayan kan nggak mungkin beliau nggak nyebut saya, apalagi di urutan pertama, kedua, atau ketiga'," kata dosen Universitas Padjajaran itu.

Saat menghadiri acara perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumat (17/2/2023) misalnya, Jokowi menyebut sejumlah tokoh yang hadir sebagai capres-cawapres, mulai dari ketua umum parpol hingga menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

Ada sosok yang berulang kali disingung Jokowi seperti Prabowo Subianto, ada pula nama yang baru pertama disebut yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain itu, disebutkan pula nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

"Aksi" Jokowi ini kembali ditampilkan ketika dia menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Senin (20/2/2023).

Jokowi awalnya berseloroh bahwa ketika menghadiri acara partai politik, dirinya biasa menyapa satu per satu kandidat capres yang duduk di kursi tamu undangan.

"Biasanya saya kalau pas datang di forum-forum partai, yang saya lakukan pertama itu mengabsen calon capres dan cawapres. Biasanya itu saya lakukan, capres dan cawapres yang datang siapa," kata Jokowi mengawali sambutannya.

Namun, mantan Wali Kota Solo itu bilang, kali ini ia tak mau "mengabsen" para capres karena sedang menghadiri acara organisasi di sektor ekonomi, bukan partai politik.

Meski demikian, pada akhirnya, Jokowi menyebut nama-nama tokoh yang hadir di acara tersebut, kendati ia mengaku tidak bermaksud mengabsen para tokoh yang berpotensi jadi capres.

Mereka yang disapa Jokowi adalah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Menteri BUMN Erick Thohir.