Salin Artikel

Dua WNI Meninggal Akibat Gempa Turkiye, Pemerintah Akan Bahas Soal Santunan Kematian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan membahas soal santunan kematian untuk keluarga WNI yang meninggal dunia karena gempa Turkiye.

Saat ini ada dua orang WNI yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana gempa bumi tersebut.

"Untuk yang korban belum kita bicarakan, apakah itu perlu ada santunan dari pemerintah Indonesia atau tidak, nanti akan saya bicarakan dengan kementerian teknis. Itu di bawah tanggung jawab dari Kementerian Sosial," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

"Nanti saya akan konsultasi, akan saya sampaikan pada Bu Risma (Menteri Sosial)," lanjutnya.

Muhadjir juga mengaku belum mendapatkan informasi apakah dua WNI yang meninggal dunia di Turkiye nantinya akan dipulangkan ke Indonesia atau tidak.

Menurutnya kepastian soal pemulangan atau pemakaman dua WNI itu menjadi tupoksi Kementerian Luar Negeri.

Lebih lanjut Muhadjir menjelaskan, pada Selasa dirinya sudah melaporkan perkembangan soal gempa Turki dan Suriah kepada Presiden Jokowi.

Saat ini, korban meninggal dunia akibat gempa di Turkiye sudah mencapai 31.643 orang.

Sementara itu, di Suriah korban meninggal sudah mencapai 4.574 orang.

"Sedangkan yang dievakuasi itu sudah hampir mendekati 200.000 orang," kata Muhadjir.

Kemudian, jumlah WNI yang meninggal dunia di Turkiye hingga saat ini berjumlah dua orang.

Lalu jumlah WNI yang sudah dievakuasi sebanyak 123 orang. Saat ini mereka ditempatkan di shelter Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara.

Muhadjir menuturkan, pemerintah Indonesia saat ini sudah memberangkatkan dua gelombang bantuan kemanusiaan ke Turkiye.

Gelombang pertama dikirimkan pada 11 Februari dan gelombang kedua dikirimkan pada 13 Februari kemarin.

"Bantuan gelombang pertama itu kita kirim personil sebanyak 62 personel dengan berikut perangkat-perangkat peralatan pendukungnya," ungkap Muhadjir.

"Kemudian pada 13 Februari itu kita kirim 181 personil org untuk melakukan tugas-tugas perbantuan di sana terutama untuk pertolongan pertama yaitu SAR dan tenaga medis serta ahli ortopedi," jelasnya.

Dia menuturkan saat ini dokter bedah ortopedi sangat diperlukan di Turkiye dan Suriah untuk menangani korban yang tertimbun reruntuhan bangunan akibat gempa.

Untuk selanjutnya pemerintah berencana mengirim dokter ahli penyakit menular dan perawat untuk penanganan penyakit menular yang berpotensi muncul pasca-gempa.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/20523351/dua-wni-meninggal-akibat-gempa-turkiye-pemerintah-akan-bahas-soal-santunan

Terkini Lainnya

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke