Salin Artikel

Pilot Masih Hilang di Nduga, Susi Air: Kami Tak Berhenti Terbang di Papua tapi Tolong Dilindungi

"Kami tidak akan berhenti terbang di wilayah Papua, dan kami tetap terbang di tempat lain. Namun, tolong, kami diberi perlindungan," ujar Chief Of Operation Susi Air Melinasary dalam siaran pers Pendam XVII/Cenderawasih, Selasa (14/2/2023).

Melinasary juga mengatakan, pihaknya sangat sedih dan terpukul akibat kejadian tersebut, mengingat apa yang sudah dilakukan selama ini.

"Semuanya all out untuk membangun tanah Papua, sejak pertama masuk Papua tahun 2006, di mana kami melayani penerbangan masyarakat Papua, baik merintis penerbangan, termasuk secara membantu memberikan obat-obatan bagi masyarakat, membantu pemerintah dengan mengambil risiko agar penerbangan di Indonesia, khususnya Papua untuk bisa lebih berkembang," kata Melinasary.

Melinasary mengungkapkan, saat kejadian, pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY itu memang sudah jadwal terbang rutin seminggu sekali.

Menyikapi masih belum ditemukannya pilot Philips, Melinasary mengatakan bahwa pihak Susi Air akan memberi dukungan kepada TNI-Polri.

"Kami sudah mendukung penerbangan untuk proses pencarian dan memberi bantuan logistik berupa makanan dalam pencarian pilot kami," kata Melinasary.

"Kami berharap pilot Philips kembali ke pangkuan keluarganya dalam keadaan selamat. Terlebih kami berharap pencarian, termasuk jika ada informasi dan negoisasi, bisa diinformasikan," ucap Melinasary.

Sementara itu, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan bahwa proses operasi pencarian pilot Philips terus dilakukan semaksimal mungkin di wilayah Nduga dan sekitarnya.

"Upaya-upaya pencarian terus dilakukan oleh tim gabungan TNI-Polri, baik melalui pesawat udara, helikopter maupun melalui jalur darat dan juga upaya-upaya Pemda Kabupaten Nduga serta para tokoh masyarakat dengan pendekatan soft approach dialog dan membangun komunikasi," kata Saleh.

Pencarian pilot Philips yang dilakukan TNI-Polri masih nihil hingga hari ke delapan, Selasa (14/2/2023).

Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru itu bersama lima penumpang lainnya hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu diduga dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sesaat setelah mendarat.

Pilot dan lima penumpang, kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, melarikan diri ke arah berbeda.

Lima penumpang merupakan orang asli Papua (OAP). Kelimanya telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Philips belum ditemukan hingga saat ini.

Penyerangan itu rupanya ada kaitannya dengan KKB yang mencurigai 15 pekerja bangunan puskemas di Paro, pada awal Januari 2023.

KKB menduga, sebagian pekerja tersebut merupakan anggota TNI atau Badan Intelijen Negara (BIN).

Setelah mendapatkan informasi itu, Mathius memerintahkan jajarannya untuk mengevakuasi ke-15 pekerja itu.

Kapolres Nduga langsung melakukan koordinasi dengan Bupati Kenyam untuk mengeluarkan ke-15 pekerja itu dari Distrik Paro.

"Karena kami tidak mau ada pembantaian. Lanjutan dari prakejadian, tanggal 4, 5, dan 6 (Januari 2023), kita sudah susun rencana rapat di Timika, apabila nanti pesawat masuk (Bandara Paro), kita akan bawa keluar para pekerja ini," ujar Mathius.

Mathius menyebutkan, ke-15 pekerja itu tidak pernah disandera oleh KKB.

Hingga pada akhirnya datang pesawat yang dipiloti Philips tiba di Bandara Paro pada Selasa (7/2/2023). Namun, KKB kemudian membakar pesawat itu. Pilot dan lima penumpang melarikan diri ke arah berbeda.

Sementara itu, ke-15 pekerja itu telah dievakuasi ke Timika.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/20382051/pilot-masih-hilang-di-nduga-susi-air-kami-tak-berhenti-terbang-di-papua-tapi

Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke