Kontras Ingatkan Penambahan Kodam di Papua Akan Perburuk Situasi Kemanusiaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengingatkan bahwa penambahan komando daerah militer (kodam) di provinsi-provinsi anyar Papua akan memperburuk situasi kemanusiaan di Bumi Cenderawasih.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menegaskan bahwa selama ini, minim evaluasi dan pengawasan atas pendekatan militeristik yang diterapkan Jakarta atas Papua. Pendekatan ini juga tak pernah terbukti dapat menuntaskan masalah kemanusiaan di sana.

"Tentu saja amat berbahaya sebab dapat memicu eskalasi kekerasan dan dapat memperparah situasi kemanusiaan. Sepatutnya negara/pejabat negara tidak reaksioner dalam menyikapi situasi konflik yang terjadi," ungkap Fatia kepada Kompas.com pada Minggu (12/2/2023).

Okupansi militer ke Papua justru dinilai sudah berkontribusi terhadap gelombang pengungsi dari kalangan sipil yang kehidupannya selalu dikepung kontak senjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Selain itu, rencana penambahan kodam juga dianggap malah kontraproduktif dengan upaya negara melalui Komnas HAM lewat kebijakan Jeda Kemanusiaan. Terlebih, Jeda Kemanusiaan yang diupayakan Komnas HAM pun belum berhasil karena dianggap minim representasi warga.

"TNI dan TPNPB justru berseteru dan juga dasar dari operasi militer di Papua itu sendiri," ungkap Fatia.

Pemerintah juga belum pernah mengumumkan dengan jelas status keamanan di Papua.

Sehingga pengiriman pasukan bersenjata ke Papua, termasuk lewat penambahan kodam, dikhawatirkan membahayakan akuntabilitas operasi keamanan di sana.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pendirian kodam di seluruh provinsi akan direalisasikan termasuk untuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.

"Kan (keseluruhan) ada 38 provinsi. (Jumlah) Kodam sekarang 15. Ini sama ada mungkin (untuk) provinsi baru ya," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2/2023).

Prabowo mengungkapkan, rencana pendirian markas kodam di seluruh provinsi masih terus dimatangkan.

Menurutnya, realisasi rencana tersebut akan dimulai secara bertahap.

"Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit," kata Prabowo.

Prabowo lantas menjelaskan mengapa harus ada Kodam di setiap provinsi.

Ia mengungkapkan, sistem pertahanan Indonesia menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta.

Oleh karena itu, harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

"Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda," ujar Prabowo.

"Dan sekarang kita tiap provinsi kita tingkatkan menjadi Kodam. Sekarang sudah ada Korem-Korem. Itu rencana kita," katanya lagi.