Salin Artikel

Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas diusulkannya rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan rancangan perpres soal kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan media untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

"Saran saya bertemu. Kemudian, dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).

"Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," katanya lagi dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan keprihatinannya soal kondisi media konvensional.

Jokowi mengungkapkan, sekitar 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing. Sehingga, situasi ini mempengaruhi keuangan media konvensional.

"Sekali lagi sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama oleh platform-platform asing. Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana," ujarnya.

Namun, menurut Jokowi, sebagian media saat ini sudah mengembangkan diri ke media digital.

Akan tetapi, dominasi platform asing dalam megambil belanja iklan masih tetap menyulitkan media dalam negeri.

Sebagai tindaklanjut, Jokowi menyempatkan diri untuk mendiskusikan isu tersebut dengan beberapa tokoh pers nasional.

Diskusi juga dilakukan Jokowi bersama para pemimpin redaksi media nasional dan media lokal saat makan durian bersama di Kota Medan pada Rabu (8/3/2023) malam.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/09/12451101/jokowi-janji-ikut-bahas-perpres-baru-soal-media-sebulan-harus-selesai

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke