Salin Artikel

Kemenkes Sebut Pemerintah Punya Stok 8 Juta Vaksin Covid-19

Dari jumlah tersebut, mayoritas stok merupakan vaksin yang diproduksi di dalam negeri yakni Indovac, dan Inavac.

“Dari 8 juta dosis, sekitar 5,7 juta dosis itu produksi dalam negeri. (Stok) yang lainnya, yang dari luar negeri umumnya hibah,” ungkap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Adapun berdasarkan data yang dipaparkan Budi, jumlah vaksin Indovac mencapai 4,5 juta dosis, sedangkan vaksin Inavac yang berjumlah 1,17 juta dosis.

Kemudian, vaksin hibah dari luar negeri yang masih tersedia adalah Pfizer sejumlah 2,1 juta dosis, Zifivax sebanyak 191.709 dosis, Janssen sejumlah 136.250 dosis, dan Sinopharm dengan 6.626 dosis.

Budi menuturkan, pihaknya masih akan membeli sejumlah vaksin Covid-19 dari luar negeri. “Karena masih ada sisa kontrak yang masih bisa kita pakai. Kontrak dari 2021,” ujar dia.

Namun demikian, pembelian vaksin Covid-19 akan difokuskan khusus untuk anak-anak di bawah umur lima tahun (balita).

Sebab, Budi melihat bahwa imunitas Covid-19 masyarakat dewasa sudah terbentuk dengan baik, ditambah kebutuhan vaksin dalam negeri telah mencukupi.

“Karena memang kita lihat sekarang yang banyak kena, yang belum terproteksi adalah balita. Karena itu sisa kontrak akan kita pakai untuk beli (vaksin Covid-19) yang balita saja,” imbuhnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia tengah menjajaki masa transisi pandemi Covid-19 menuju endemi. Ia pun memerintahkan Budi untuk berkomunikasi dengan badan kesehatan dunia (WHO).

Namun demikian, Jokowi meminta masyarakat tetap waspada, terutama di bidang ekonomi. Karena kondisi ekonomi usai pandemi Covid-19 belum pulih.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/08/15231511/kemenkes-sebut-pemerintah-punya-stok-8-juta-vaksin-covid-19

Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke