MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

Namun, Burhanuddin menyebut, proses pengembalian itu memerlukan waktu yang tidak sebentar karena jumlah aset yang disita tidak sebanding dengan nilai kerugian dalam kasus ini.

"Ini memang memerlukan proses panjang, karena apa? Yang disita sedikit nih, kerugiannya banyak," kata Burhanuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan menyiapkan teknik khusus agar bisa segera mengembalikan aset-aset tersebut.

"Pasti kalau kita ingin secepatnya saja, tapi kemungkinan nanti dengan kurator," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung dalam putusan peninjuan kembali memutuskan untuk mengembalikan aset korban penipuan agen perjalanan haji dan umrah First Travel yang sebelumnya dirampas negara.

"Majelis PK tidak sependapat dengan putusan judex juris tentang sebagian dan barang bukti berupa uang dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dirampas untuk negara. Oleh karena dalam perkara in casu tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan," ujar Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, dilansir dari TribunNews.com, Kamis (5/1/2023).

Peninjauan kembali ini diajukan ketiga terpidana dalam kasus ini, yakni Andika Surrachman, Aniessa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan yang telah divonis menipu dan menggelapkan uang 63.310 calon jemaah umrah dengan total kerugian mencapai Rp 905 miliar.

Dalam putusan tingkat pertama yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Depok, majelis hakim menyatakan bahwa aset First Travel dirampas oleh negara sesuai Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP, bukan dikembalikan kepada jemaah yang telah merugi.

Putusan kasasi Mahkamah Agung tertanggal 31 Januari 2019 juga menyatakan hal yang sama.

"Kuasa hukum meminta agar semua aset First Travel harus segera dikembalikan kepada para terpidana agar bisa melaksanakan perjanjian damai kepada para calon jemaah," kata Boris Tampubolon, kuasa hukum terpidana Andika Surrachman, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Agustus 2020.

Boris mengatakan, pengajuan PK ini dilakukan agar penegakan hukum mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Ia mengatakan bahwa upaya ini sebagai bentuk kepedulian, selain terhadap terpidana, juga terhadap 63.000 calon jemaah haji dan umrah First Travel yang tak memperoleh ganti rugi apa pun.

"Putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, baik bagi terpidana maupun puluhan ribu calon jemaah," kata Boris.

"Saat ini, satu-satunya jalan untuk mengobati rasa keadilan dan mewujudkan tujuan penegakan hukum pada perkara First Travel adalah melalui upaya hukum luar biasa, PK (peninjauan kembali)," kata dia.