Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Menurut Hadar, yang disampaikan Hasto itu tidak benar. Sebab, dulu sistem proporsional tertutup diubah menjadi terbuka untuk menghindari atau meminimalisir korupsi.

"Proporsional tertutup pada waktu itu diubah untuk menjadi proporsional terbuka salah satunya ada persoalan politik uang atau permainan uang di dalam sistem yang tertutup," kata Hadar saat dihubungi, Minggu (5/1/2023).

"Saya kira tidak tepat kalau sistem proporsional terbuka itu lebih besar (potensi korupsi) daripada yang tertutup," ujar eks komisioner KPU itu.

Hadar menambahkan, politik uang dalam pemilu bukan persoalan sistem yang dijalankan, melainkan lebih kepada partai politik dan calon legislatif.

"Politik uang akan terus terjadi selama faktor-faktor tertentu tidak dibenahi," ucap Hadar.

"Jadi sistem apapun kita lakukan, kalau khususnya partai politik dan calon legislatif cenderung segala upaya dilakukan yang penting bisa memeroleh suara dan dukungan para pemilih, ya tidak akan hilang," kata dia.

Hadar menyebutkan, politik uang tidak akan terjadi apabila parpol atau caleg tidak mau mengiming-imingi atau memberikan uang.

"Sistem apapun, akan terjadi politik uang. Jadi persoalannya bukan persoalan sistem, (tetapi) kembali ke parpol," ujar Hadar.

Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, sistem pemilu proporsional terbuka berpotensi melahirkan anggota-anggota legislatif yang keliru dalam mengelola politik anggaran.

Sebab, kata Hasto, banyak anggota legislatif yang justru memakai politik anggaran untuk kepentingan elektoral.

"Teman-teman pers bisa membandingkan berapa produktivitas undang-undang kita, kehadiran anggota legislatif politik di dalam menggunakan alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah bangsa," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Itulah mengapa partainya kekeh mendorong sistem pemilu legislatif dengan proporsional tertutup.

Menurut Hasto, sistem tertutup meletakkan tanggung jawab kepemimpinan kolektif di tangan partai politik.

"Sehingga ketika kinerja positif atau kemudian ada kritik, itu kepada organisasi kepartaian," tutur dia.