Salin Artikel

Komisi I DPR Rapat Tertutup dengan TNI soal Papua dan Alutsista Tanpa Kehadiran Jenderal Dudung

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan TNI terkait situasi Papua dan alat utama sistem senjata (alutsista). Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meminta agar rapat digelar tertutup.

Adapun rapat dilakukan tanpa kehadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Dudung absen rapat karena sedang berada di Korea. Dia diwakilkan oleh Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo hadir rapat. 

"Izin ibu ketua dan para anggota, kalau diizinkan tertutup. Nanti biar kami yang menjelaskan pada media di luar," ujar Yudo di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan bahwa TNI sendiri yang tahu mengenai apakah rapat harus digelar tertutup atau terbuka. Maka dari itu, Meutya memutuskan agar rapat digelar tertutup.

"Tertutup ya? Kita dengarkan dari mitra karena beliau yang paling tahu isi yang akan dipaparkan," kata Meutya.

Sebelumnya, ketidakhadiran Dudung sempat dipersoalkan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono.

Dave meminta Dudung menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati.

Bahkan, Meutya Hafid juga meminta kepada Panglima TNI agar memberitahu Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya.

Meski demikian, Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus pada akhirnya memberitahu jika surat absen rapat Dudung sudah ada di pimpinan DPR.

Hanya saja, surat itu belum diterima oleh Komisi I DPR, sehingga mereka baru tahu pagi ini kalau Dudung tidak hadir rapat.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/02/12540941/komisi-i-dpr-rapat-tertutup-dengan-tni-soal-papua-dan-alutsista-tanpa

Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke