Salin Artikel

Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Jokowi ingin PSI mengawal sejumlah agenda penting pemerintah ke depannya. Salah satunya hilirisasi bahan mentah.

"PSI harus bisa masuk ke Senayan (parlemen). Jangan berpikiran pesimis. Saya setuju tadi Sis Grace (Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie) sampaikan, optimis," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara HUT ke-8 PSI di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023).

Presiden lantas menjelaskan, saat ini pemerintah sudah mulai melakukan hilirisasi bahan mentah nikel. Kemudian pemerintah akan memulai hilirisasi bauksit.

Ke depannya, pemerintah akan melakukan hilirisasi bahan mentah lain, yakni tembaga.

"Ini yang namanya strategi negara dan harus konsisten. Karena ini akan sampai 2027-2028 dan saya mengharapkan PSI mengawal ini," kata Jokowi.

"Sekali lagi, semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di 2024," tambah Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun memberikan nasehat kepada PSI agar sukses berkontestasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Presiden, PSI harus punya ciri khas tersendiri dalam mengusung isu-isu kemasyarakatan.

Jokowi meminta agar sebagai partai anak muda, PSI tidak ikut-ikutan membawa isu yang diusung partai lain.

"Jangan mengangkat isu-isu yang tidak disukai anak-anak muda kita. PSI harus memiliki diferensiasi kalau dibandingkan partai-partai lain. Jangan ngikutin mereka. Isunya jangan ngikutin mereka. Jangan jadi follower, tapi harus jadi trendsetter-nya. Dapet pasti dapet (kursi di DPR)," kata Jokowi.

Jangan sampai, lanjut dia, PSI mengangkat isu yang tidak disukai anak-anak muda.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/08421791/jokowi-psi-harus-bisa-masuk-senayan-jangan-berpikir-pesimis

Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke