ICW Waspadai Wacana Jabatan Kades 9 Tahun Jadi Celah Presiden 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan wacana masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun patut dicurigai bisa digunakan sebagai celah usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga anggota legislatif.

"Respons positif atas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membawa preseden buruk dan patut dicurigai sebagai pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif," kata Kurnia dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat (27/1/2023).

Kurnia menyampaikan, ketimbang menjegal usulan perpanjangan masa jabatan, partai politik dan DPR justru memberikan sinyal positif atas wacana itu.

"Tidak mengherankan, sebab, ada ceruk suara besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis di desa," papar Kurnia.

Jika wacana perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun diterima pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka ada kemungkinan selanjutnya masa jabatan pejabat pemerintahan terpilih lainnya bisa diwacanakan untuk diperpanjang.

"Terlebih, narasi perpanjangan masa jabatan ini bukan kali pertama," ujar Kurnia.

Kurnia lantas mengingat kembali peristiwa pada 2022 lalu, yakni ketika Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) yang dipimpin Surta Wijaya mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

"Gejala melanggengkan kekuasaan petahana kerap dimunculkan sejumlah kelompok belakangan waktu terakhir," ucap Kurnia.

Cara buat mempertahankan petahana di puncak kekuasaan, kata Kurnia, dilakukan dengan berbagai upaya mulai dari wacana penundaan pemilu, usulan menambah masa jabatan presiden, hingga gagasan kepemimpinan presiden menjadi 3 periode.

"Atas dasar itu, ide untuk merevisi Undang-Undang Desa dengan substansi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa patut dicuragai sebagai agenda terselubung dari kelompok tertentu," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, dalih periode kepemimpinan selama 6 tahun dinilai tidak cukup buat membangun desa, akibat ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca pemilihan kepala desa (pilkades) bukan alasan tepat buat dijadikan pembenaran usulan itu.

Sebelumnya, sejumlah kades menggelar demonstrasi untuk menuntut adanya Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), khususnya tentang masa jabatan kades.

Secara terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan usulan perpanjangan masa jabatan kades yang menjadi polemik bukan berasal dari pemerintah pusat, partai politik maupun Presiden Joko Widodo.

"Enggak ada keinginan dari pusat, baik kementerian maupun Presiden, parpol," ujar Gus Halim kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2023).

Menurut Gus Halim, panggilan akrab Abdul Halim, usulan tersebut berasal dari bawah, baik dari masukan para kades maupun masyarakat.

Gus Halim mengungkapkan, semula kementeriannya berinisiatif untuk meninjau kembali UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebab menurutnya aturan yang sudah berusia sembilan tahun itu butuh perbaikan.

"Karena desa kan perkembangannya sudah bagus. Tetapi juga masih banyak persoalan di desa. Maka revisi UU Desa dirasa diperlukan untuk pembangunan desa lebih baik," katanya.

Menurutnya, isu perpanjangan masa jabatan kades menjadi yang paling seksi dari sekian poin pembahasan. Sehingga isu tersebut kemudian mengemuka ke publik.

"Jadi ya biasalah yang paling seksi masa jabatan, sehingga akhirnya yang masuk ke publik ya masa jabatan ini," tutur kakak Ketua Umum PKB Muahimin Iskandar ini.

Dalam penjelasannya, Gus Halim juga menegaskan, usulan yang berkembang soal perpanjangan masa jabatan kades bukan selama sembilan tahun untuk tiga periode.

Melainkan, usulan memperpanjang masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Kemudian dari perpanjangan itu, para kades hanya boleh maju kembali untuk satu periode berikutnya.

Sehingga dalam usulan masa jabatan kades selama dua periode adalah 18 tahun.

"Perlu masyarakat tahu bahwa usulan yang berkembang bukan sembilan kali tiga (periode). Tapi sembilan kali dua (periode)," kata Gus Halim.

"Mereka yang mewacanakan sembilan kali tiga itu sengaja agar untuk membenturkan masyarakat dan kades. Kita tidak ingin hal itu terjadi," tegasnya.

Dia melanjutkan, saat ini Kemendes PDTT masih menyusun hasil tinjauan untuk revisi UU Desa.

Tinjauan yang dimaksud mencakup semua pasal dalam UU Desa.

"Iya seluruhnya semua pasal, perlu disesuaikan," kata Gus Halim.

Dia pun menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan DPR, kementerian terkait maupun pihak istana soal revisi undang-undang itu.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo)