Salin Artikel

Urutan Ketiga di Survei LSI, Demokrat Singgung Keberhasilan AHY Hadapi Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menilai, tingginya elektabilitas Partai Demokrat berkat kepemimpinan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, selama dua setengah tahun memimpin, AHY telah menunjukkan sejumlah pencapaian.

Salah satunya, memastikan soliditas Demokrat pasca gerakan mengusung Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum tandingan.

“(AHY) berhasil memimpin Demokrat menghadapi begal partai sekelas orang dekat Istana,” ujar Renanda dalam keterangannya, Minggu (22/1/2023).

Adapun hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 7-11 Januari 2023 menunjukan elektabilitas Demokrat berada di tiga besar setelah PDI-P, dan Gerindra.

Demokrat memperoleh tingkat elektoral 7,1 persen, lalu Gerindra 12,1 persen, kemudian PDI-P sejumlah 21,9 persen.

Ia mengklaim keberhasilan AHY yang lain adalah membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang kerap diabaikan pemerintah.

“Banyak yang menginginkan perubahan, dan berharap Demokrat bisa menjadi salah satu motor pendorong perubahan ini,” ucap dia.

Di sisi lain, Renanda meminta bakal mitra koalisi Demokrat yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem untuk mengedepankan objektivitas dalam menentukan figur calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres).

“Karena kami dalam mengusulkan capres, dan cawapres berpijak pada ukuran-ukuran rasional, dan realistis,” ungkap dia.

“Atau seperti yang disampaikan Ketum AHY kalau ingin menang, seluruh mitra koalisi harus mengedepankan objektivitas,” pungkasnya.

Adapun penjajakan Koalisi Perubahan masih belum menemukan titik temu hingga saat ini.

AHY menyiratkan keinginannya untuk mendeklarasikan Koalisi Perubahan jika sepaket dengan pengusungan capres-cawapres.

Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tak sepaham. Ia menuturkan Nasdem ingin deklarasi dilakukan hanya dengan kesepakatan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres.

Alasannya, figur cawapres bisa diumumkan belakangan sebagai salah satu strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/23/05421501/urutan-ketiga-di-survei-lsi-demokrat-singgung-keberhasilan-ahy-hadapi

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke