Eks Wakapolri Oegroseno: Tak Ada Pelanggaran Profesi Masuk Pidana di Seluruh Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyayangkan adanya sejumlah anggota Polri yang dipidana akibat dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Diketahui, tujuh anggota Polri terlibat kasus obstruction of justice atau kasus perintangan penyidikan terkait kematian Nofriansyah Yosua Hurabatat atau Brigadir J.

“Di seluruh dunia pun tidak ada pelanggaran profesi masuk pidana,” ujar Oegroseno ditemui usai menjadi saksi a de charge terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Oegroseno mengaku mengikuti kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, itu.

Menurutnya, pelanggaran anggota polri dalam melaksanakan tugas mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) kasus yang menjerat Ferdy Sambo seharusnya diselesaikan dalam proses etik.

“Kalau dikaitkan dengan obstruction of justice itu, itu tugas Polri terutama berkaitan dengan TKP kemungkinan satu, polisi lalai, atau tidak ada pengetahuan, atau enggak sengaja di TKP, itu jangan langsung obstruction of justice. Jadi itu cukup dikaitkan dengan pelanggaran profesi, cukup ditangani internal saja,” papar Oegroseno.

“Seperti ini kalau nanti dibawa ke pidana, kalau sampai terjadi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas misalnya di jalan raya salah penanganan, obstruction of justice, itu yang saya khawatirkan,” ucapnya.

Oegroseno yang juga mantan Kadiv Propam Polri itu berpandangan, jika ada anggota Polri yang melakukan kesalahan dalam penanganan TKP cukup diputus oleh sidang kode etik di internal Kepolisian.

Menurut eks Wakapolri itu anggota yang melakukan pelanggaran berat dalam melaksanakan tugasnya juga bisa dihukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

“Ya dilaksanakan kode etik. (Kalau hukuman) kode etik bisa dianggap tidak layak, kemudian PTDH ya enggak masalah,” Oegroseno.

Dalam kasus ini, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Arif Rachman, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, dan Irfan Widyanto.

Tujuh terdakwa dalam kasus ini dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Keenam anggota polisi tersebut dikatakan jaksa menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) lokasi Brigadir J tewas.

Para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, enam anggota polisi yang kala itu merupakan anak buah Ferdy Sambo juga dijerat dengan Pasal 221 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perintangan penyidikan itu diawali adanya peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.

Akibat kejadian itu, Ferdy Sambo menghubungi Hendra Kurniawan yang kala itu menjabat sebagai Kepala Biro (Karo) Paminal Polri untuk datang ke rumah dinasnya dengan niat menutupi fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan jaksa, Ferdy Sambo lantas merekayasa cerita bahwa terjadi tembak-menembak antara Richard Eliezer atau Bharada E dengan Brigadir J di rumah dinasnya yang menyebabkan Brigadir J tewas.

Singkatnya, Ferdy Sambo memberikan perintah untuk melakukan segera menghapus dan memusnahkan semua temuan bukti CCTV yang dipasang di lingkungan Kompleks Polri, Duren Tiga, setelah pembunuhan Brigadir J.