Partai Buruh Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bersyarat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku setuju dengan sistem pemilu legislatif proporsional tertutup namun dengan persyaratan.

Hal ini ia sampaikan merespons polemik di kalangan partai-partai politik sehubungan dengan adanya gugatan terhadap sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Iqbal, persyaratan itu adalah partai politik harus sudah mengumumkan nama-nama kadernya yang jadi calon legislatif sebelum hari pemungutan suara.

Hal ini dianggap sebagai bentuk transparansi untuk mencegah dugaan buruk bahwa partai politik memonopoli pemilihan kader yang berhak duduk di parlemen.

"Nama-nama itu tidak dicoblos tapi wajib diserahkan kepada KPU untuk diumumkan secara terbuka, jadi nama-nama itu sudah diedarkan," kata Iqbal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh, Minggu (15/1/2023).

"Ketika pemilih mau coblos gambar Partai Buruh, dia sudah tahu kalau ini, misalnya Jawa Barat, ada 7 calon. Misalnya ada Ilhamsyah, tapi dia gak suka Ilhamsyah, dia enggak akan coblos Partai Buruh. Ini hukuman buat Partai Buruh," jelasnya.

Menurut Iqbal ini merupakan konsekuensi dari partai politik yang seharusnya mempersiapkan kader terbaiknya untuk pileg.

Ia mengkritik penerapan sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan secara penuh oleh Indonesia sejak 2009.

Sistem yang diklaim lebih demokratis lantaran pemilih dapat mencoblos langsung caleg pilihannya itu justru tak berhasil mengatasi persoalan oligarki partai politik.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu, pemilihan sistem proporsional terbuka ataupun tertutup tak ada hubungannya dengan demokrasi atau antidemokrasi.

"Sistem proporsional terbuka sudah 3 kali pemilu gagal. 67 persen anggota DPR RI adalah pengusaha. Ada partai agama, nasionalis, kok pemilik modal?" kata Iqbal.

Sejauh ini, baru PDI-P saja partai politik yang menyatakan dukungannya kepada sistem proporsional tertutup.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku bisa saja mendukung sistem ini, seandainya ketentuan tersebut sudah diumumkan jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara.