Salin Artikel

Cak Imin Targetkan PKB Dapat Jatah Wapres Lagi pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menargetkan partainya kembali mendapatkan jatah kursi wakil presiden pada Pemilu 2024.

Hal ini ia ungkapkan saat membuka acara Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan PKB di Hotel Milennium, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).

"Semoga 2024 nanti mengulang kesuksesan Pilpres 2019 yang lalu, di mana kita bisa mengegolkan Rais Aam PBNU sekaligus ketua Dewan Syuro DPP PKB periode pertama menjadi wakil presiden RI," kata Cak Imin merujuk pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga hadir dalam acara ini.

"Target minimal bertahan di posisi wakil presiden. Syukur-syukur bisa menjadi Presiden RI 2024, amin," tambahnya.

Selain itu, Cak Imin menyebutkan alasan PKB kembali menggunakan nomor urut 1 untuk bertarung di Pemilu 2024, ketika pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu dilakukan KPU RI pada 14 Desember 2022.

Nomor ini telah dipakai PKB di pemilu-pemilu sebelumnya dan dianggap membawa berkah, sebab pasangan presiden-wakil presiden yang didukung PKB, Joko Widodo dan Maruf Amin, berhasil memenangkan kontestasi Pemilu 2019.

Ia berharap, nomor urut 1 ini bisa kembali bertuah untuk mendongkrak suara PKB di Pemilu 2024 yang tinggal berjarak kurang dari 400 hari lagi.

"Karena insya Allah kalau tahun 2019 kita juga nomor 1, calon presiden dan wapresnya juga nomor 1, alhamdulillah berkah melimpah PKB berlipat suaranya," pungkas Muhaimin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/13/15361441/cak-imin-targetkan-pkb-dapat-jatah-wapres-lagi-pada-2024

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke