Salin Artikel

Kemenkes: Kami Masih Konsultasi dengan WHO untuk Vaksinasi Covid-19 Anak 6 Bulan-11 Tahun

Konsultasi ini masih dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) vaksin comirnaty children yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech untuk anak usia 6 bulan sampai 11 tahun.

“Kami masih berkonsultasi dengan WHO untuk vaksinasi Covid-19 pada anak usia mulai 6 bulan," kata Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril dalam siaran pers, Jumat (13/1/2023).

Syahril mengungkapkan, ia mengapresiasi gerak cepat BPOM dalam mengeluarkan EUA vaksin untuk anak-anak ini.

Di sisi lain, Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) juga memberikan persetujuan vaksinasi dengan tetap memperhatikan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan pada anak.

Namun, untuk pelaksanaannya, Kemenkes masih mempertimbangkan dari berbagai aspek dan hal teknis lainnya.

"Kementerian Kesehatan juga akan berpegang pada rekomendasi BPOM dan ITAGI, termasuk juga pertimbangan vaksinasi Covid-19," ujar Syahril.

Menurut Syahril, program ini masih harus mendapatkan perhatian agar cacat atau sakit pada anak dapat dicegah.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, yang utama adalah melindungi generasi kita dari kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan cara yang paling efektif yaitu dengan Imunisasi," katanya.

Sebagai informasi, capaian Imunisasi nasional tahun 2022 belum mencapai target, utamanya di wilayah di luar regional Jawa dan Bali. Capaian pada provinsi tersebut masih dibawah 35 persen.

Capaian yang rendah lalu menyebabkan munculnya kasus polio di Aceh hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) polio.

Saat ini, Kemenkes masih terus berproses menyusun program vaksinasi gratis bagi bayi dan anak-anak ini, pasca izin penggunaan darurat diterbitkan BPOM.

Budi mengatakan, Kemenkes memiliki cukup anggaran untuk program tersebut meski dana penanganan Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah tidak dianggarkan oleh Kementerian Keuangan di tahun 2023.

"Sekarang dengan adanya (EUA), adanya vaksin yang sudah bisa turun ke bawah, otomatis pemerintah nanti akan melakukan. Dan anggarannya cukup kok, kita ada anggarannya untuk bisa melakukan vaksinasi anak ini secara gratis," ujar Budi Gunadi dalam konferensi pers secara daring membahas "Kinerja Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022", Kamis (5/1/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/13/10533531/kemenkes-kami-masih-konsultasi-dengan-who-untuk-vaksinasi-covid-19-anak-6

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke