Mahfud Akan Koordinasi dengan Kemendagri, KPU-Bawaslu Soal Hambatan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemiliham Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), untuk membahas hambatan Pemilu 2024.

"Dalam waktu tidak lama saya akan mengundang, koordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, serta Kemendagri untuk bicara di sini, apa yang menjadi hambatan dan apa yang harus diantisipasi," ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat konferensi pers, Rabu (11/1/2023).

Mahfud mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan dirinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengawal Pemilu 2024.

"Agar mengawal pemilu ini berjalan dengan baik dan itu yang kita kawal sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud menyatakan, persiapan Pemilu 2024 sejauh ini berjalan dengan baik.

"So far baguslah persiapan pemilu, kecuali bisik-bisik di bawah meja, ya biasalah politik," kata Mahfud.

Ia juga angkat bicara soal pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke-50 PDI-P di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

"Nah pernyataan Bu Mega kemarin semakin menguatkan kita, memantapkan kita sesuai dengan kalender konstitusional tahun 2024 itu Pemilu, itu tegas Bu Mega dan tegas Presiden Jokowi juga," ucap Mahfud.

Dalam acara HUT ke-50 PDI-P kemarin, Megawati juga sempat menyinggung isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Ia menegaskan, masa jabatan presiden harus dibatasi maksimal dua periode, sehebat apapun presidennya.

"Lah kalau sudah dua kali ya maaf dua kali. Bukan Pak Jokowi enggak pintar. Ngapain saya jadiin kalau enggak pintar?" kata Megawati.