Salin Artikel

Survei Indikator, Publik Tak Puas terhadap Kinerja Presiden Jokowi 27,1 Persen

Sebanyak 27,1 persen total responden survei mengaku tidak puas terhadap kinerja Presiden.

"Total ada berapa, total ada 27 persen yang tidak puas," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang ditayangkan di akun YouTube, Rabu (4/1/2023).

Hal itu merupakan total dari responden yang kurang puas sebesar 23,6 persen dan tidak puas sama sekali 3,5 persen.

Dalam paparan survei, total responden yang puas terhadap kinerja presiden sebesar 71,3 persen.

Burhanuddin kemudian menguraikan alasan responden tidak puas terhadap kinerja presiden.

"Itu menyebut (paling banyak) karena harga kebutuhan pokok meningkat," kata dia.

Dalam rincian survei, responden yang merasa harga kebutuhan pokok meningkat sebesar 27,2 persen.

Kemudian, responden yang tak puas terhadap kinerja Jokowi beralasan karena bantuan diberikan pemerintah tidak merata sebesar 26,9 persen.

"Ada yang merasa tidak puas karena bantuan pemerintah tidak merata, tidak kebagian. Nah ini trennya," ujar dia. 

Lebih lanjut, responden yang tidak puas karena menganggap presiden kurang berpihak kepada rakyat kecil sebesar 7,5 persen.

Selain itu, ada responden yang menganggap kemiskinan tidak berkurang sebesar 5,3 persen.

Lalu, kurangnya lapangan kerja atau banyaknya pengangguran juga menjadi alasan mengapa responden tak puas terhadap kinerja Jokowi.

Survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan 1-6 Desember 2022.

Jumlah sampel yang digunakan dalam survei sebanyak 1.220 orang. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka.

Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/16252921/survei-indikator-publik-tak-puas-terhadap-kinerja-presiden-jokowi-271-persen

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke